1 hour ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan realisasi anggaran Kementerian ESDM pada 2025 mencapai Rp 13,19 triliun atau 91,32 persen dari pagu neto sebesar Rp 14,44 triliun. Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Dari total pagu tersebut, sebagian anggaran sempat diblokir melalui kebijakan efisiensi dan optimalisasi Kementerian Keuangan senilai sekitar Rp 1,5 triliun sebelum akhirnya diperhitungkan dalam pagu neto.
“Dari total anggaran Rp 14 triliun lebih itu, realisasinya 91,32 persen. Sisanya sebagian diblokir oleh Kementerian Keuangan sekitar kurang lebih Rp 1,5 triliun,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Serapan anggaran tersebut, berdasarkan data Kementerian ESDM, menopang pencapaian sejumlah indikator kinerja utama sektor energi sepanjang 2025. Salah satunya, target lifting minyak dalam APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari yang terealisasi 605,3 ribu barel per hari.
Kinerja fiskal juga tercermin pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara (minerba). Target PNBP minerba sebesar Rp 127,4 triliun berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai Rp 138,3 triliun. Capaian tersebut menjadi salah satu penopang APBN di tengah fluktuasi harga energi global.
“PNBP kita di sektor minerba dari target sekitar Rp 127,4 triliun, realisasinya sebesar Rp 138,3 triliun,” ujar Bahlil.
Dari sisi pemanfaatan anggaran, Kementerian ESDM mengalokasikan sekitar Rp 4 triliun pada 2025 untuk program listrik desa. Program tersebut menyasar desa dan dusun yang belum teraliri listrik, dengan realisasi pembangunan di 1.516 lokasi serta bantuan pemasangan baru bagi 205.968 rumah tangga.
Realisasi anggaran 2025 tersebut menjadi pijakan awal bagi pelaksanaan program kerja Kementerian ESDM pada 2026, dengan pagu setelah penajaman sebesar Rp 9,34 triliun. Pemerintah menargetkan kesinambungan program strategis energi, khususnya listrik desa, ketahanan energi, serta penguatan kedaulatan energi nasional.
