2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Negara-negara Eropa menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump dengan alasan badan itu akan berupaya menggantikan PBB. Melihat rekam jejak Trump dengan PBB, kekhawatiran itu agaknya beralasan.
Trump pada Selasa tampaknya mengkonfirmasi niat tersebut ketika ia mengecam PBB, dengan mengatakan bahwa dewannya “mungkin” akan menggantikan badan internasional tersebut.
"PBB tidak terlalu membantu. Saya sangat menyukai potensi PBB, namun PBB tidak pernah mencapai potensinya," kata Trump kepada wartawan saat konferensi pers di Gedung Putih pada Selasa. "PBB seharusnya menyelesaikan semua perang yang saya selesaikan. Saya tidak pernah melalui PBB. Saya bahkan tidak pernah berpikir untuk mendatangi PBB."
Dewan Keamanan PBB pada bulan November memberi wewenang kepada Dewan Perdamaian untuk berfungsi sebagai badan transisi untuk mengawasi gencatan senjata yang ditengahi AS dalam agresi Israel ke Gaza, seperti yang diusulkan Trump. Namun dalam pembentukan dewan tersebut, ia menggambarkan perannya sebagai mediator konflik global lainnya, yang berpotensi menjadi saingan Dewan Keamanan PBB.
Kritik Trump terhadap PBB sudah ia lancarkan sejak mula-mula berkampanye untuk Pilpres AS pada 2016. Saat itu, ia mengritik PBB dalam kerangka pembelaan terhadap Israel. Berbicara di hadapan lembaga lobi Israel di AS, Komite Urusan Politik Amerika Israel (AIPAC) pada Maret 2016, Trump mengecam kelemahan dan ketidakmampuan PBB.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa bukanlah teman demokrasi,” kata Trump dilansir USA Today. "PBB bukan teman bagi kebebasan. Bukan teman bahkan bagi Amerika Serikat, di mana seperti semua orang tahu, negara ini punya tanah airnya. Dan tentu saja bukan teman bagi Israel."
Pada 2018, Presiden Donald Trump membuat keputusan untuk menarik diri dari Organisasi Warisan Budaya PBB UNESCO. Ia menuding lembaga itu memiliki bias Anti-Israel. AS juga sedianya telah berhenti mendanai organisasi tersebut pada tahun 2011 karena pengakuan Palestina sebagai anggota penuh UNESCO.
Saat terpilih kembali dan menjabat pada Januari 2025, Trump langsung memprakarsai penarikan Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia dan Perjanjian Iklim Paris.
Pada Hari Pertama Pemerintahannya, Presiden Trump juga menandatangani Memorandum Kepresidenan yang memberitahukan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bahwa Kesepakatan Pajak Global yang dibuatnya tidak mempunyai kekuatan atau pengaruh di Amerika Serikat.
Beberapa minggu kemudian, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menarik Amerika Serikat dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dan melarang pendanaan apa pun di masa depan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Timur Dekat (UNRWA).
Kebijakan terkait UNRWA ini tak lepas dari agenda Israel melemahkan badan yang selama ini mengurusi pengungsi Palestina sekaligus menjalankan layanan sipil di wilayah itu. Israel menuding UNRWA terlibat penyerangan pada 7 Oktober 2023, hal yang disangkal penyelidikan internal PBB. Belakangan, Israel merobohkan sepenuhnya gedung UNRWA di Yerusalem Timur tanpa ada keberatan apapun dari AS.
Pada 7 Januari 2026, Trump menandatangani Memorandum Kepresidenan yang mengarahkan Amerika Serikat untuk keluar dari 66 organisasi internasional yang tidak lagi melayani kepentingan Amerika.
Memorandum tersebut memerintahkan semua Departemen dan Badan Eksekutif untuk berhenti berpartisipasi dan mendanai 35 organisasi non-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 31 entitas PBB yang beroperasi “bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan AS.”
Sedangkan pada September 2025, di hadapan Majelis Umum PBB, Trump terang-terang melayangkan kecaman terhadap badan dunia tersebut. Ia menyatakan bahwa organisasi tersebut mengabaikan atau memperburuk masalah di seluruh dunia yang harus diselesaikannya.
“Apa tujuan PBB?” Trump bertanya. “Mereka bahkan belum mencapai potensinya.”
