Presiden Prancis Emmanuel Macron.
REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO -- Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan, dia sangat menentang gagasan pemindahan atau relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. Hal itu disampaikan ketika dia melangsungkan pertemuan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Kairo, Senin (7/4/2025).
"Kami dengan tegas menentang pemindahan penduduk dan aneksasi apa pun di Gaza dan Tepi Barat," ujar Macron, dikutip laman Al Arabiya.
Dia menambahkan, relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza dan Tepi Barat merupakan pelanggaran hukum internasional. Selain itu, langkah tersebut berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi keamanan di seluruh kawasan. "Termasuk Israel," ucapnya.
Meski menentang gagasan relokasi warga Palestina dari tanah mereka, Macron tetap mendukung ide bahwa kelompok Hamas tak lagi mengontrol atau menjalankan pemerintahan di Jalur Gaza. "Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan ini, dan tidak boleh lagi menjadi ancaman bagi Israel," katanya.
Dalam pertemuan dengan sisi, Macron pun menegaskan dukungan Prancis untuk proses rekonstruksi Gaza. "Saya salut atas kerja keras Mesir dalam rencana ini, yang menawarkan jalan realistis menuju rekonstruksi Gaza dan juga harus membuka jalan bagi pemerintahan Palestina baru di daerah kantong yang dipimpin oleh Otoritas Palestina," ucap Macron.
Pada Januari lalu, Presiden AS Donald Trump mencetuskan gagasan usulan untuk memindahkan warga Palestina di Jalur Gaza. Trump kemudian menyarankan agar Mesir atau Yordania dapat menerima mereka.
Kairo dan Amman, termasuk negara-negara Arab lainnya menentang gagasan Trump tersebut. Warga Palestina pun bereaksi keras atas rencana Trump. Mereka menolak direlokasi ke negara atau wilayah lain.
Setelah gelombang penolakan dan kritik, Trump menarik kembali rencana relokasi warga Gaza tersebut. Dia mengeklaim enggan memaksakan gagasannya untuk direalisasikan.