2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) bakal mengangkat 32 ribu pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Puluhan ribu orang itu rencananya akan dilantik sebagai PPPK.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, anggaran untuk menggaji para PPPK itu tidak akan menggunakan anggaran milik kementerian/lembaga lain atau pemerintah daerah (pemda). Biaya gaji pegawai itu, termasuk para ASN dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), akan menggunakan anggaran BGN.
"Anggaran APBN BGN," kata Dadan saat dikonfirmasi Republika soal sumber anggaran untuk gaji pegawai BGN, Kamis (22/1/2026).
Ia menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan anggaran senilai Rp 7,1 triliun untuk kebutuhan gaji pegawai BGN pada tahun ini. Anggaran itu akan digunakan termasuk untuk menggaji para PPPK di BGN. "(Anggaran gaji pegawai) Rp 7,1 triliun," ujar Dadan.
Diketahui, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Selasa (22/1/2026), Dadan mengungkapkan bahwa pagu anggaran BGN pada 2026 senilai Rp 268 triliun. Dari total anggaran itu, sebanyak 95,4 persennya adalah untuk program pemenuhan gizi nasional dan MBG senilai Rp 248 triliun.
"Kemudian ada non-MBG Rp 7,457 triliun, termasuk di situ ada program untuk penyediaan dan penyaluran Rp 1 triliun, anggaran sistem dan tata kelola Rp 145 miliar, anggaran promosi, edukasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat ini Rp 338 miliar, dan juga anggaran pemantauan dan pengawasan sebanyak Rp 801 miliar, yang Rp 700 miliarnya kita akan swakelolakan di bawah BPOM," kata dia.
Sementara itu, untuk dukungan manajemen disediakan anggaran Rp 12 triliun. Namun, sebanyak Rp 4,9 triliun anggaran merupakan RO khusus, yang dapat dicairkan apabila ada arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kemudian dukungan manajemen ini mencakup Rp 12 triliun, tetapi kemudian Rp 4,9 triliun akan masuk ke dalam RO khusus yang bisa kita cairkan kalau kita mendapatkan direktif presiden. Jadi ada blok anggaran yang 4,9 triliun dan kita bisa gunakan kalau kita sudah bisa minta persetujuan kepada Presiden," kata dia.
Dalam rapat itu, Dadan juga sempat mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rekrutmen PPPK tahap kedua untuk 32 ribu formasi. Sebanyak 31.250 formasi adalah khusus untuk kepala SPPG yang dididik melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Sementara 750 formasi dibuka untuk umum, dengan rincian 375 akuntan dan 375 ahli gizi.
"Pada tahap dua, kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000 di mana yang 31.250 itu khusus, itu adalah seluruh kepala SPPG yang dididik melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," kata Dadan.
Menurut dia, puluhan ribu orang itu sudah melakukan pendaftaran dan serangkaian seleksi. Ia menilai, 32 ribu orang itu diperkirakan akan diangkat menjadi PPPK pada 1 Februari 2026.
Tak cukup sampai di situ, BGN juga masih akan melakukan rekrutmen tahap ketiga dan keempat dengan jumlah formasi masing-masing 32.460 orang.
