1 hour ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menegaskan pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) tak akan menimbulkan ancaman terhadap independensi bank sentral, di tengah sorotan pasar dan tekanan nilai tukar rupiah. Anggito menyatakan seluruh calon Deputi Gubernur BI yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI memiliki rekam jejak profesional dan integritas yang kuat.
“Menjawab pertanyaan tadi terkait calon Deputi Gubernur BI, saya mengenal ketiga calon yang diajukan. Mereka profesional dan memiliki integritas,” ujar Anggito saat Konferensi Pers Penetapan TBP LPS di Kantor Pusat LPS, Pacific Century Place, Kamis (22/1/2026) malam.
Ia menegaskan tidak melihat potensi gangguan terhadap independensi BI, termasuk dari latar belakang politik yang sempat melekat pada salah satu calon. “Saya tidak melihat adanya ancaman terhadap independensi BI. Siapa pun yang terpilih saya yakin akan menjalankan tugasnya dengan baik dan memperkuat sinergi di KSSK,” kata dia.
Tiga kandidat yang akan menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR RI adalah Solikin M Juhro, Dicky Kartikoyono, dan Thomas Djiwandono. Berdasarkan agenda DPR, Solikin dijadwalkan mengikuti uji kelayakan pada Jumat (23/1/2026) pukul 09.00–10.00 WIB. Sementara itu, Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono akan diuji pada Senin (26/1/2026), masing-masing pukul 14.00–15.00 WIB dan 16.00–17.00 WIB. Keputusan hasil uji kelayakan akan ditetapkan melalui rapat internal Komisi XI DPR RI pada Senin malam pukul 18.30 WIB.
Anggito juga menyinggung dinamika nilai tukar rupiah yang belakangan berfluktuasi. Ia menegaskan stabilitas kurs bukan soal target level tertentu. “Terkait rupiah, kami tidak menargetkan level tertentu. Bank Indonesia berupaya mengurangi volatilitas agar pergerakan rupiah lebih stabil dan dapat diprediksi,” ujarnya.
Di sisi domestik, Anggito menilai likuiditas perbankan masih kuat. Ia menyebut pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sepanjang 2025 mencapai dua digit. “Pertumbuhan DPK 2025 sebesar 13,8 persen menunjukkan likuiditas cukup kuat. Namun transmisi suku bunga ke kredit memang membutuhkan waktu,” jelas Anggito.
Selain isu moneter, LPS juga menyiapkan langkah mitigasi bagi daerah terdampak bencana. Anggito mengatakan, untuk bank daerah dan BPR di wilayah bencana, LPS telah menyalurkan bantuan sosial dan tengah mengkaji relaksasi untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Anggito berharap rangkaian kebijakan dan sinergi antarotoritas tetap terjaga agar stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat tidak terganggu di tengah dinamika pasar.
