China Menentang Rencana Israel Perluas Operasi Militer dan Pindahkan Warga Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China menentang perluasan operasi militer Israel di Jalur Gaza. Beijing mengatakan, upaya penerapan gencatan senjata harus terus dilakukan. 

"Kami menentang operasi militer Israel yang terus berlanjut di Gaza, serta berharap agar para pihak akan bekerja untuk memungkinkan penerapan perjanjian gencatan senjata yang berkelanjutan dan efektif," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China Lin Jian, Selasa (6/5/2025), dikutip laman resmi Kemenlu China. 

Lin turut mengingatkan perlunya para pihak terkait dalam konflik di Gaza kembali ke jalur politik yang benar. Kabinet keamanan Israel, pada Senin (5/5/2025), mengumumkan telah menyetujui rencana untuk memperluas operasi dan kampanye militer mereka di Gaza. Tak hanya itu, Tel Aviv pun hendak mencaplok wilayah tersebut. 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut mengonfirmasi rencana ekstensifikasi kampanye militer Israel di Gaza lewat akun X resminya. "Kami bertemu hingga larut malam pada Ahad. Kabinet memutuskan untuk meluncurkan operasi militer intensif di Gaza, berdasarkan rekomendasi dari Kepala Staf (Pasukan Pertahanan Israel)," ucapnya. 

Pada Ahad (4/5/2025) lalu, Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir mengumumkan bahwa dia telah memanggil puluhan ribu tentara cadangan Israel untuk dikerahkan ke Jalur Gaza. "Pekan ini kami mengeluarkan puluhan ribu perintah kepada tentara cadangan kami untuk mengintensifkan dan memperluas operasi kami di Gaza," ujarnya dikutip laman Al Arabiya. 

Zamir menambahkan bahwa pasukan cadangan tersebut akan ditugaskan untuk menghancurkan seluruh infrastruktur kelompok Hamas. "Baik (infrastruktur) di permukaan maupun di bawah tanah," ucapnya. 

Konflik di Gaza telah berlangsung selama 19 bulan. Lebih dari 52 ribu warga Gaza terbunuh sejak Israel memulai agresinya pada 7 Oktober 2023. Sementara jumlah korban luka melampaui 115 ribu orang.