2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tenggara Strategics mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto mengatasi persoalan sampah melalui program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik atau Waste to Energy (WTE). Direktur Eksekutif Tenggara Strategics Riyadi Suparno berharap langkah tersebut dapat menjadi jawaban untuk membenahi persoalan sampah di Indonesia.
"Presiden menargetkan 33 WTE selama masa jabatannya, tahun ini ada 70 WTE. Menurut saya ini satu hal yang layak kita dukung," ujar Riyadi saat konferensi pers Tenggara Strategics dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia terkait hasil kajian Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik/Waste to Energy (WTE) di Auditorium CSIS Indonesia, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Riyadi yang tinggal di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melihat langsung carut-marutnya tata kelola sampah hingga viral di media sosial. Ia menyebut persoalan tersebut bukan tidak mungkin terjadi di daerah lain.
"Pada awal 2000-an, saya ada kunjungan ke satu fasilitas WTE di Swedia yang bisa mengolah 2.000 ton sampah. Padahal Tangsel itu satu hari tidak sampai 1.000 ton, tapi sudah kelabakan," ucap Riyadi.
Riyadi pun membandingkan sejumlah negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan program WTE atau PSEL. Ia menyebut Singapura dan China telah cukup lama secara masif membangun proyek WTE.
"Kalau melihat sampah di Jakarta, sampah di Tangsel, tidak ada cara lain kecuali dengan WTE dengan ukuran sampah yang begitu besar, di atas 1.000 ton per hari," kata Riyadi.
Senior Researcher Tenggara Strategics Intan Salsabila Firman menyampaikan PSEL telah menjadi standar umum penyelesaian persoalan sampah di negara lain, terutama di negara maju seperti Swedia dan Singapura. Ia mengatakan PSEL bahkan telah menjadi solusi pengelolaan sampah hingga 100 persen di China.
China, lanjut Intan, melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan jumlah signifikan sebagai solusi untuk mengurangi timbulan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Jumlah PLTSa insinerator meningkat 12 kali lipat sepanjang periode 2004 hingga 2023, dari 54 unit menjadi 739 unit.
"Pada periode yang sama, jumlah TPA turun dari 444 unit menjadi 313 unit," ujar Intan.
Intan menyampaikan peningkatan jumlah PLTSa di China juga diikuti peningkatan jumlah timbulan sampah yang dapat diolah, dari 16.907 ton sampah per hari menjadi hampir 920.979 ton per hari. Alhasil, rasio pengolahan timbulan sampah melalui PLTSa meningkat dari 52,1 persen menjadi 100 persen.
"Pesatnya pembangunan PLTSa di China tidak lepas dari Rencana Lima Tahun ke-12 yaitu 2011–2015 yang menargetkan proporsi pengelolaan sampah dengan insinerator naik dari 20 persen ke 35 persen," sambung Intan.
Intan menambahkan Singapura menjadi negara pertama yang menggunakan PSEL atau WTE di Asia Tenggara sejak 1979. Pada awalnya, seperti negara-negara Asia Tenggara lain, Singapura menggunakan TPA sebagai solusi pembuangan sampah.
Namun, seiring meningkatnya kepadatan penduduk dan produksi sampah, keterbatasan lahan membuat Singapura memiliki opsi terbatas untuk memperluas TPA.
"Oleh karena itu, Singapura membangun WTE untuk menyiasati peningkatan produksi sampah," ucap Intan.
Intan mengatakan Singapura saat ini memiliki empat fasilitas WTE yang beroperasi dengan total kapasitas pengolahan sampah 9.710 ton per hari, yakni Tuas One Waste-To-Energy Plant (TWTE), Keppel Seghers Tuas Waste-To-Energy Plant (KSTP), Tuas South Incineration Plant (TSIP), dan Senoko Waste-To-Energy Plant (SWTE). Ia menjelaskan keempat fasilitas tersebut menggunakan teknologi insinerator berjenis mechanical grate incinerator (MGI).
"Sementara itu, jumlah TPA di Singapura berkurang dari tiga TPA yang berlokasi di pulau utama dan Pulau Semakau menjadi satu TPA di Semakau," ungkap Intan.
Intan melanjutkan Swedia secara luas dianggap sebagai salah satu negara paling maju di dunia dalam penerapan teknologi WTE. Ia menyebut kurang dari satu persen limbah rumah tangga di Swedia berakhir di TPA.
"Hal ini menjadikan Swedia salah satu negara dengan tingkat pembuangan sampah akhir terendah di dunia dibandingkan dengan rata-rata global sekitar 30 persen," sambung Intan.
Intan menyampaikan sistem WTE Swedia menjadi fondasi utama dalam model pengelolaan limbah berkelanjutan. Limbah dikategorikan berdasarkan urutan prioritas, yakni penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycling), pengolahan biologis, pengolahan sampah menjadi energi, dan pembuangan ke TPA sebagai pilihan terakhir.
"Alih-alih membiarkan limbah yang tidak dapat didaur ulang menumpuk di tempat pembuangan, Swedia mengubahnya menjadi sumber energi bernilai yang dapat menggerakkan rumah tangga dan industri," kata Intan.
