4 hours ago
6
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengungkapkan kekhawatiran, Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump tak mengutamakan kemaslahatan rakyat Palestina. Dia pun meminta Indonesia menegaskan sikapnya supaya kepentingan Palestina tetap terlindungi.
Melalui pernyataan tertulis di media sosial X yang ia tujukan kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono, Jumat (13/1/2026), Dino meminta supaya pedoman hak dan kewajiban negara anggota dipertegas. "Apa ada jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek real estate Trump atau internasional di Gaza yang akan mengesampingkan hak rakyat Palestina?" kata Dino dalam pernyataannya.
Mantan dubes RI untuk AS itu mengaku khawatir akan adanya kepentingan bisnis dari aktor-aktor luar yang sebenarnya tidak peduli dengan Palestina di Dewan Perdamaian Gaza. Kondisi itu justru menjadikan warga Palestina tidak lagi menjadi tuan rumah di Gaza.
Dino pun mempertanyakan soal komitmen Dewan Perdamaian akan benar-benar bekerja demi mewujudkan solusi dua negara antara Palestina dan Israel. Terlebih, sambung dia, dengan kehadiran pemimpin rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu di badan tersebut. "Kalau ada Netanyahu di dalam Dewan Perdamaian, bagaimana dengan perwakilan Palestina?" katanya.
Mantan wakil menteri luar negeri (Wamenlu) RI itu mendorong Indonesia untuk menegaskan bagaimana langkah penyelesaian masalah di Dewan Perdamaian Gaza. Tujuannya supaya anggota-anggotanya tidak mendapat cap sebagai “anak buah” Trump yang “dikenal sering berpikiran tak lazim”.
Sementara terkait iuran keanggotaan 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,82 triliun yang dituntut Trump supaya negara anggota Dewan Perdamaian bisa mendapat status anggota permanen, Dino menasihati, Indonesia tidak perlu melakukan pembayaran. Dia juga meminta jaminan supaya Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump tidak menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
