6 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Barat membantah telah melakukan doxing atau mempublikasikan foto aktivis Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati tanpa izin. Mereka mengklaim hanya melampirkan atau mengutip konten dari video sebelumnya.
"Konten Diskominfo tidak bermaksud mempublikasikan identitas seseorang ke publik. Tujuannya diseminasi informasi jika memerlukan informasi publik yang di antaranya adalah anggaran dan dokumen dapat dilakukan melalui kanal yang berlaku yaitu PPID Diskominfo Jabar dan website sesuai aturan perundangan yang berlaku," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Adi Komar melalui keterangan resmi yang diterima, Kamis (17/7/2025).
Ia menyebut Diskominfo Jabar melakukan teknik komunikasi publik sesuai dengan platform media sosial yang dilihat dan dicerna sesuai audiens dan konteks. Dalam postingan tersebut, Diskominfo Jabar melakukan teknik stitch, melampirkan atau mengutip konten sebelumnya yang terkait sesuai konteks, dan informasi yang sifatnya terbuka.
Adi berharap masyarakat dapat mengakses informasi publik pemerintah dan badan publik melalui kanal PPID utama di Diskominfo serta PPID pelaksana perangkat daerah.
Sebelumnya, Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nurhayati diduga kena doxing di akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat. Ia pun diserang oleh warganet yang mempermasalahkan konten yang dibuatnya.
Seperti dilihat, Diskominfo Jabar me-repost unggahan video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengklarifikasi soal isu kepala daerah atau Pemprov Jabar membayar buzzerr untuk membangun citra. Dedi Mulyadi membantah isu tersebut yang disampaikan oleh Neni dan meminta untuk mengecek ke rincian anggaran.
Pada video Dedi Mulyadi tidak memperlihatkan sosok perempuan yang mengkritiknya. Namun, saat Instagram Diskominfo Jabar me-repost ulang sambil menampilkan wajah perempuan yang menyampaikan kritik tersebut.
"Saya, Neni Nur Hayati, aktivis demokrasi sekaligus Direktur DEEP Indonesia, dalam waktu dua hari ini tertanggal 15-16 Juli 2025 saya mendapatkan serangan serius melalui akun digital instagram @neni1783 dan akun tiktok @neninurhayati36 yang tidak ada hentinya. Saya juga mendapatkan informasi dari teman wartawan di salah satu media, bahwa foto saya juga muncul di akun resmi Diskominfo Jabar dengan kolaborasi akun jabarprovgoid, humas_jabar, dan jabarsaberhoaks yang membahas terkait dengan anggaran belanja media," ucap dia melalui keterangan resmi yang diterima, Kamis (17/7/2025).
Ia mengaku pada tanggal 5 Mei membuat postingan di media sosial terkait dengan bahaya buzzer yang dapat mengancam demokrasi dan eksistensi negara. Postingan tersebut meneruskan informasi yang disampaikan oleh media massa.
"Adapun tujuan saya tidak lain adalah untuk melakukan edukasi publik dan mengingatkan kepada para kepala daerah untuk tidak melakukan pencitraan dengan berlebihan dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan serta tidak mengerahkan buzzer untuk melakukan penyerangan kepada aktivis yang kritis terhadap kebijakan publik," kata dia.
Dalam video tersebut, ia mengaku tidak sama sekali menyebut Gubernur Jawa Barat secara khusus yakni Kang Dedi Mulyadi. Video tersebut general untuk seluruh kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Serentak 2024.
"Saya menyadari bahwa memang dalam beberapa video mengkritik kebijakan Kang Dedi Mulyadi, tetapi juga dalam video lain ada pula yang saya apresiasi. Saya kira ini adalah hal yang wajar. Saya tidak melakukan penyerangan secara pribadi, sebab yang saya kritisi adalah kebijakannya," kata dia.
Selain Kang Dedi, ia menyebut tentu terdapat banyak pejabat publik lainnya yang saya juga kritik melalui akun tiktok tersebut. "Saya hanya memberikan penekanan tentang pentingnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang sangat krusial, harus disertai dengan kajian akademis secara komperhensif dan data yang mendukung dengan transparan dan akuntabel serta tidak serampangan," kata dia.
Ia mengaku kaget saat mengetahui postingannya ada di dalam sejumlah akun resmi Pemprov Jabar. Ia mengaku mendapatkan serangan kata kata kasar dan hujatan tanpa henti. "Sudah dua hari akun instagram dan tiktok saya banjir hujatan dengan kata-kata kasar secara bertubi-tubi dan tidak ada hentinya," kata dia.
