5 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — DPRD Kota Bandung menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (11/5/2026). Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik sepanjang tahun 2025.
Rapat paripurna dihadiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung, Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Sidang juga dilaksanakan secara hybrid melalui teleconference dan Zoom Meeting.
Pimpinan rapat, Edwin Senjaya menyampaikan rekomendasi DPRD merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengatakan pembahasan LKPJ dilakukan dengan prinsip kemitraan, objektivitas, transparansi, dan profesionalitas. Ia menegaskan, rekomendasi DPRD diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Catatan strategis dan rekomendasi DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan Kota Bandung berjalan semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Asep.
Dalam pembahasannya, DPRD Kota Bandung memberikan sejumlah masukan terkait penguatan kualitas belanja daerah, peningkatan pelayanan publik, pengembangan iklim investasi, optimalisasi aset daerah, hingga penguatan reformasi birokrasi. DPRD juga mendorong agar program pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut baik berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD. Ia menegaskan, seluruh masukan tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung dalam penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan ke depan.
Farhan menyebut Pemkot Bandung berkomitmen meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat kualitas pelayanan publik, menjaga stabilitas fiskal daerah, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi penegasan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan Kota Bandung yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas hidup warga, dan penguatan daya saing daerah.
