9 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam mengatasi kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia. Pandangan ini mengemuka dalam forum “Koordinasi Program Kerja Sama Bidang Pendidikan” yang digelar Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Auditorium Gedung D Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta, 16–17 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut mempertemukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kemdiktisaintek dengan lebih dari 200 perwakilan kabupaten dari seluruh Indonesia. Forum ini diharapkan memperkuat sinergi kebijakan pendidikan nasional dengan kebutuhan dan konteks lokal.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya pendidikan dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. “Pelaksanaan visi ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’ menuntut adanya program yang adaptif terhadap tantangan riil di daerah. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menghilangkan perbedaan perspektif yang selama ini menghambat komunikasi dan implementasi yang efektif di lapangan,” ujar Mu’ti.
Ia menyampaikan, Kemendikdasmen terus mengoptimalkan anggaran yang tersedia. “Tahun ini, dengan skema anggaran Rp 16,9 triliun, kami berhasil melakukan penandatanganan MoU dengan 16.171 satuan pendidikan melalui skema direct transfer,” ucapnya. Jumlah itu, lanjut Mu’ti, melampaui target awal 10.441 satuan pendidikan.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menilai, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memajukan literasi dan memastikan akses pendidikan yang layak. “Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagai pelaksana sekaligus penggerak dan penentu arah pembangunan di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Namun, Bursah mengakui adanya hambatan di lapangan. “Ruang gerak kabupaten saat ini menghadapi kendala akibat pemotongan anggaran besar-besaran,” katanya. Ia menilai, keterbatasan tersebut perlu dijawab melalui sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat.
Staf Ahli Apkasi Bidang Pendidikan, Dr Himmatul Hasanah, menekankan pentingnya inovasi daerah dalam mengelola dana pendidikan. Menurut dia, Apkasi siap menjadi jembatan utama untuk memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan mendorong lahirnya inovasi pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Salah satu hasil konkret kolaborasi tersebut adalah program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah (BIE-D) yang digagas Apkasi dan YPAN. Program ini menjaring talenta terbaik dari berbagai kabupaten dan memastikan mereka berkontribusi kembali bagi pembangunan daerah asalnya.
Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikdasmen, Dr Eko Susanto, menambahkan, revitalisasi sekolah akan efektif jika antarkabupaten dapat berkoordinasi dengan baik. “Revitalisasi akan menjadi efektif ketika pemerintah antar kabupaten dapat berkoordinasi terkait mekanisme pengelolaan dana yang diberikan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Forum ini ditutup dengan penegasan bahwa pendidikan bermutu hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas wilayah. “Apkasi akan hadir sebagai wadah aspirasi bagi setiap daerah yang nantinya akan disampaikan ke pemerintah pusat,” kata Himmatul Hasanah.
sumber : rilis
