3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan, perlunya kolaborasi lintas lembaga dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Dia menyebut, percepatan pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus dikerjakan semua pemangku kepentingan.
"Ini harus kita keroyok bersama Untuk membentuk daerah penyangga," kata Gibran saat membuka rapat pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Senin (4/11/2025).
Tidak ada kode iklan yang tersedia.Gibran menyoroti pentingnya sinergi antara BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Dia meminta kedua lembaga tersebut bekerja dua kali lebih cepat untuk memastikan manfaat pembangunan terasa langsung bagi masyarakat.
"Karena sekarang sudah ada dua lembaga ini saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan. Ini harus dua kali lipat, inovasi dalam perumusan kebijakan harus dua kali lipat, manfaat nyata yang diterima masyarakat harus dua kali lipat," ucap Gibran.
RI 2 menekankan, kebijakan pembangunan harus berbasis data dan fakta lapangan. Gibran mencontohkan, sektor infrastruktur sebagai salah satu fokus utama, termasuk pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 3.377 kilometer (km), yang sepanjang 1.132 km masih berupa tanah dan 10 km masuk kawasan hutan.
Selain infrastruktur, Gibran juga menyoroti pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan. Pemerintah, kata dia, menargetkan pembangunan 24 rumah sakit baru di Papua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Bapak dan Ibu ini sangat penting sekali untuk menjaga optimisme warga Papua. Jadi kalau anggarannya fokus itu nanti ke depan pengawasannya juga bisa lebih mudah. Misalnya mungkin kita ambil salah satu aja, Papua Tengah. Kita keroyok dengan program MBG, Revitalisasi Sekolah, KIP, Beasiswa, bus sekolah. Ini nanti jadi perhatian kita bersama," ujarnya.
Gibran pun menegaskan komitmen pemerintah pusat terhadap Papua yang sangat besar, dengan total dana otonomi khusus (otsus) mencapai Rp 140,9 triliun sejak 2002 hingga 2024. Angka itu belum termasuk transfer ke daerah dan belanja kementerian/lembaga.
"Ini adalah tugas kita bersama untuk mengawal dan memastikan sekali lagi. Memastikan anggaran pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara maksimal dan tidak salah sasaran," ucap Gibran.
