2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam laporan terbarunya, lembaga think-tank independen Carbon Majors mengungkapkan hanya 32 perusahaan bahan bakar fosil bertanggung jawab atas setengah dari total emisi karbon dioksida global yang memicu krisis iklim pada 2024. Jumlah ini turun dari 36 perusahaan pada tahun sebelumnya.
Saudi Aramco tercatat sebagai penghasil emisi terbesar di antara perusahaan milik negara. Sementara itu, ExxonMobil menjadi penghasil emisi terbesar di kalangan perusahaan milik investor.
Para pengkritik menilai perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil terdepan telah “menyabotase aksi iklim” dan “berada di sisi sejarah yang keliru”, meski menambahkan data emisi kini semakin sering digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban mereka.
Produsen bahan bakar fosil milik negara mendominasi daftar emiten terbesar. Sebanyak 17 dari 20 penghasil emisi teratas dalam laporan tersebut merupakan perusahaan milik negara. Carbon Majors menyebut kondisi ini mencerminkan besarnya hambatan politik dalam upaya menanggulangi pemanasan global.
Seluruh 17 perusahaan itu dikendalikan negara-negara yang menentang usulan penghentian bertahap bahan bakar fosil pada Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP3) pada November tahun lalu. Negara-negara tersebut termasuk Arab Saudi, Rusia, China, Iran, Uni Emirat Arab, dan India, sementara lebih dari 80 negara lainnya mendukung rencana penghentian tersebut.
Saudi Aramco tercatat bertanggung jawab atas 1,7 miliar ton emisi karbon dioksida yang sebagian besar berasal dari ekspor minyak. Jika diperlakukan sebagai sebuah negara, Aramco akan menjadi penghasil emisi karbon terbesar kelima di dunia, tepat di bawah Rusia.
Produksi bahan bakar fosil ExxonMobil menghasilkan sekitar 610 juta ton CO2, yang akan menempatkannya sebagai penghasil emisi terbesar kesembilan dunia, melampaui Korea Selatan.
Setelah sempat menurun selama pandemi Covid-19, pembakaran bahan bakar fosil kembali mendorong emisi karbon global naik setiap tahun hingga mencapai rekor baru. Untuk memenuhi target Perjanjian Paris membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius, emisi seharusnya turun 45 persen pada 2030, target yang kini dinilai tidak lagi realistis.
Meski demikian, para ahli menekankan pentingnya membatasi kelebihan pemanasan tersebut, karena setiap kenaikan kecil suhu akan memperburuk dampak iklim terhadap komunitas di seluruh dunia.
“Setiap tahun emisi global semakin terkonsentrasi pada kelompok produsen beremisi tinggi yang kian menyusut, sementara produksi secara keseluruhan terus meningkat,” kata Emmett Connaire dari lembaga pemikir InfluenceMap, yang memimpin penyusunan laporan tersebut, seperti dikutip dari Irish Examiner, Kamis (23/1/2026).
Laporan itu juga mencatat konsolidasi di sektor minyak, termasuk akuisisi Pioneer Natural Resources oleh ExxonMobil dan pembelian Hess oleh Chevron.
Tzeporah Berman dari Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative mengatakan analisis terbaru ini menegaskan kenyataan bahwa sekelompok kecil perusahaan bahan bakar fosil yang kuat tidak hanya mendominasi emisi global, tetapi juga secara aktif melemahkan aksi iklim dan ambisi pemerintah.
Inisiatif tersebut bertujuan mendorong kerja sama internasional untuk menghentikan ekspansi bahan bakar fosil dan memulai transisi yang adil dari batu bara, minyak, dan gas. Berman menyebut pertemuan pada April di Kolombia yang dihadiri 80 negara pendukung penghentian bahan bakar fosil sebagai langkah penting menuju masa depan berkelanjutan.
Mantan Sekretaris Eksekutif Kantor PBB untuk Koordinasi Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) Christiana Figueres mengatakan data Carbon Majors kembali menunjukkan para penghasil emisi besar berada di sisi sejarah yang salah.
“Meski investasi global pada energi bersih dan elektrifikasi kini hampir dua kali lipat dibandingkan bahan bakar fosil, perusahaan-perusahaan besar tersebut masih bertahan pada produk-produk usang dan mencemari,” kata Figueres.
Menurutnya, data memberikan alat bagi mayoritas yang semakin besar untuk mendorong solusi berbasis sains dan akuntabilitas. Basis data Carbon Majors juga menjadi dasar analisis terbaru yang mengaitkan langsung emisi dari perusahaan bahan bakar fosil terbesar dunia dengan puluhan gelombang panas mematikan yang sebelumnya hampir mustahil terjadi.
Data tersebut turut digunakan dalam studi lain yang mengaitkan kerugian ekonomi hingga triliunan dolar akibat panas ekstrem dengan perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil tertentu.
Selain itu, basis data tersebut telah digunakan sebagai bukti dalam sejumlah perkara hukum, termasuk gugatan iklim landmark Lliuya v RWE di Jerman, serta undang-undang dana super iklim di New York dan Vermont yang mewajibkan perusahaan bahan bakar fosil besar membiayai proyek perlindungan warga dari dampak iklim, seperti banjir dan panas ekstrem.
Rebecca Brown, Kepala Centre for International Environmental Law, mengatakan bukti keterkaitan antara produksi bahan bakar fosil dan kerusakan iklim terus bertambah. Ia menilai pengadilan internasional dan pengadilan di berbagai negara semakin jelas menghubungkan keduanya, menegaskan bahwa para pencemar besar harus menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan membayar dampaknya.
