3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kerusuhan yang terjadi di wilayah Jakarta dalam beberapa hari belakangan menyebabkan kerugian yang tak sedikit. Berdasarkan pendataan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, estimasi kerugian akibat aksi perusakan dan penjarahan sejumlah fasilitas umum mencapai puluhan miliar rupiah.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, kerusuhan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan 22 halte Transjakarta terdampak kerusakan. Tak hanya itu, kamera CCTV, pintu masuk MRT Jakarta, dan pintu tol juga menjadi sasaran amuk massa dalam kericuhan tersebut.
"Dari sejumlah tersebut, enam halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte Transjakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret vandalisme dan sebagainya," kata dia usai melakukan rapat Forkopimda bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Mayjen Deddy Suryadi, di Balai Kota Jakarta, Senin (1/9/2025).
Menurut dia, estimasi kerugian akibat kerusakan fasilitas umum itu mencapai Rp 55 miliar. Kerusakan halte Transjakarta menyumbang kerugian paling besar di antara kerusakan fasilitas umum lainnya.
"MRT Jakarta kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar (Rp) 3,3 miliar, MRT, Transjakarta kurang lebih (Rp) 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya (Rp) 5,5 miliar, sehingga total kerusakan ada (Rp) 55 miliar," ujar Pramono.
Ia menjelaskan, pihaknya telah mulai melakukan pembersihan di sejumlah fasilitas umum yang mengalami kerusakan sejak Sabtu (30/8/2025). Upaya pembersihan itu masih terus dilakukan hingga hari ini.
Meski mengalami kerusakan, saat ini seluruh rute Transjakarta telah beroperasi kembali. Namun, beberapa rute mengalami penyesuaian dikarenakan adanya halte yang masih rusak.
Pramono menargetkan, perbaikan fasilitas umum yang rusak itu dapat dirampungkan dalam waktu sepekan ke depan. Perbaikan itu bakal dilakukan menggunakan dana kontinjensi. "Mudah-mudahan baik yang rusak sedang, rusak berat, akan bisa kita selesaikan tanggal 8 atau 9 September," ujar dia.
Subsidi angkutan
Pramono menambahkan, Pemprov Jakarta telah memberikan subsidi kepada masyarakat untuk naik transportasi umum. Masyarakat dapat menikmati seluruh layanan transportasi umum yang dikelola Pemprov Jakarta, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta, dengan tarif Rp 1. Kebijakan itu berlaku mulai Ahad (31/8/2025) hingga Ahad (7/9/2025).
Menurut Pramono, pihaknya telah menyediakan anggaran sekitar Rp 18 miliar untuk memberikan subsidi transportasi umum itu. Hal itu diberikan agar masyarakat tetap menggunakan transportasi umum di Jakarta.
"Kami harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih (Rp) 18 miliar sampai dengan seminggu ini," kata dia.
