2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Pemerintah Inggris berencana memangkas anggaran pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Kebijakan ini diambil meski Inggris telah berjanji meningkatkan bantuan iklim global pada tahun lalu.
Para aktivis memperingatkan keputusan tersebut berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan dan lingkungan di negara-negara paling rentan. Media Inggris, the Guardian, melaporkan bahwa Kementerian Keuangan Inggris akan memangkas anggaran iklim dari 11,6 miliar poundsterling menjadi sekitar 9 miliar poundsterling untuk periode lima tahun ke depan. Jika memperhitungkan inflasi, pemangkasan itu setara dengan penurunan sekitar 40 persen dari total komitmen sejak pendanaan disepakati pada 2021.
Langkah ini bertolak belakang dengan peringatan badan intelijen Inggris yang menilai kerusakan ekosistem di Amazon dan Kongo dapat memicu ancaman keamanan nasional, mulai dari lonjakan harga pangan hingga risiko konflik.
Tahun lalu, Inggris bersama negara-negara maju berjanji meningkatkan pendanaan iklim hingga tiga kali lipat menjadi sekitar 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035. Janji tersebut merupakan pengakuan atas besarnya dampak perubahan iklim terhadap negara-negara miskin.
Namun, komitmen itu tidak memerinci kontribusi masing-masing negara, dan pemangkasan oleh Inggris diperkirakan menghambat pencapaian target kolektif tersebut. “Bagi negara-negara rentan, pendanaan iklim Inggris bukan garis anggaran yang abstrak, ini akan menentukan daya tahan (negara-negara miskin) terhadap bencana, pemangkasan saat ini akan menimbulkan korban jiwa dan menghilangkan matapencaharian,” kata Direktur lembaga think-tank Power Shift Africa Mohamed Adow, dikutip dari the Guardian, Jumat (6/2/2026).
Adow menilai kebijakan Inggris berisiko memperburuk kondisi pendanaan iklim global, terutama setelah Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari Kantor PBB untuk Koordinasi Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) dan mencabut target pendanaan iklim AS.
“Bila Inggris melanggar komitmennya, maka akan mendorong negara lain melakukan hal yang serupa yang mengakibatkan konsekuensi besar bagi aksi iklim global,” tambah Adow.
Kementerian Keuangan Inggris menyatakan rincian putaran terbaru pendanaan iklim internasional, yang dikenal sebagai ICF4, masih dibahas bersama Kementerian Luar Negeri dan Pembangunan. ICF4 merupakan putaran keempat sejak program pendanaan iklim internasional dimulai pada 2010. Anggaran tersebut bersumber dari pos bantuan luar negeri Inggris.
Pada 2025, Inggris memangkas bantuan luar negerinya menjadi sekitar 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebelumnya, alokasi bantuan luar negeri berada di level 0,7 persen PDB, sebelum diturunkan menjadi 0,5 persen pada 2021 di era pemerintahan Boris Johnson.
Komitmen 9 miliar poundsterling untuk lima tahun ke depan diperkirakan dibagi menjadi sekitar 2 miliar poundsterling per tahun selama tiga tahun pertama, lalu 1,5 miliar poundsterling untuk dua tahun berikutnya pada 2029–2030 dan 2030–2031.
Inggris dijadwalkan menggelar pemilihan parlemen pada 2029. Kementerian Keuangan disebut enggan menyusun anggaran lintas periode setelah tahun tersebut, meski sejumlah kementerian dan komite parlemen menilai perencanaan lima tahunan tetap dibutuhkan.
The Guardian juga melaporkan aparatur pemerintah tengah mencoba memasukkan proyek pendidikan dan kesehatan yang berjalan ke dalam kategori pendanaan iklim.
Sejumlah pejabat menyebut hingga 30 persen bantuan bagi negara termiskin dapat dihitung sebagai pendanaan iklim. Namun, banyak proyek pendidikan dan kesehatan tersebut tidak berkaitan langsung dengan krisis iklim.
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper yang tidak menghadiri Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) di Brasil pada November lalu mengatakan baru menerima arahan terkait perubahan iklim pada Desember.
The Guardian mencatat, mantan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy dinilai lebih aktif menghadiri forum-forum COP dan menunjukkan perhatian lebih besar terhadap isu iklim. Sementara Cooper disebut lebih memprioritaskan isu lain, seperti pendidikan anak perempuan.
Para pakar menilai pemangkasan anggaran iklim justru berpotensi merugikan kepentingan nasional Inggris sendiri.
“Inggris tidak bisa mengeklaim dirinya sebagai pemimpin iklim sementara mereka mundur dari komitmen pendanaannya. Langkah ini menghancurkan reputasi Inggris di panggung dunia, membuktikan kepada negara-negara Global South janji-janji Inggris itu hampa, dan bahwa ambisinya kian menyusut, bukannya memimpin,” kata pendiri Satat Sampada Climate Foundation Harjeet Singh.
Direktur Pelaksana Conservation International UK Jonathan Hall menambahkan, laporan terbaru Komite Intelijen Gabungan Inggris menunjukkan kegagalan membantu negara-negara miskin melindungi alam dapat berdampak langsung pada inflasi dan keamanan nasional Inggris.
“Jika Anda peduli dengan harga pangan, Anda harus peduli dengan potensi kehancuran hutan tropis; jika Anda peduli dengan keamanan global, Anda harus peduli dengan mencairnya gletser Himalaya,” ujarnya.
Pada Januari lalu, Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) Inggris. Saat itu, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyatakan kerja sama tersebut merupakan upaya memperkuat kepemimpinan iklim Indonesia dan Inggris di tingkat internasional.
Namun, rencana pemangkasan pendanaan ini memunculkan pertanyaan baru tentang konsistensi komitmen Inggris terhadap agenda iklim global.
