7 hours ago
4
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menaiki bus Transjakarta saat akan melakukan kunjungan kerja di kawasan Matraman di Halte Taman Suropati, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan aturan yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini diatur dalam Intruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung pada 23 April 2025. Pemberlakuan aturan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan sekaligus menekan emisi gas di Jakarta. Selain itu, diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sebagai kendaraan sehari-hari.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan penanganan tawuran di Jakarta nantinya tak hanya berfokus pada program “Manggarai Bersholawat”.
“Dalam menangani persoalan tawuran, maka energi orang yang mau tawuran itu harus disalurkan. Apakah dengan olahraga, dengan bekerja, dengan beraktifitas, dengan berimprovisasi, dan dengan lebih mendekatkan diri kepada keagamaan,” kata Pramono di Jakarta Timur, Kamis.
Sehingga, pilihan kegiatan untuk para pelaku tawuran sangat banyak. Pada intinya, mereka harus memiliki kegiatan lain agar persoalan tawuran ini dapat terselesaikan.
Pramono mengaku lebih memilih cara-cara yang lebih humanis untuk mengatasi persoalan tawuran di Jakarta.
Sebelumnya, Pramono telah mengungkapkan rencananya untuk membuat program “Manggarai Bersholawat” sebagai upaya penyelesaian tawuran yang kerap terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan.
Menurut Pramono, salah satu faktor pemicu maraknya terjadi tawuran di wilayah tersebut karena ketidakberuntungan anak-anak muda di sana.
“Banyak yang belum punya pekerjaan tetap. Lalu sarana olahraga dan fasilitas lainnya juga kurang termanfaatkan. Sehingga saya akan mengagas apa yang dinamakan 'Manggarai Bersolawat',” kata Pramono.
Dia menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam program ini bersifat kultural dan keagamaan. Ia menilai, tawuran yang terjadi tak bisa semata diselesaikan dengan cara-cara represif.
Program "Manggarai Bersholawat" akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan pemangku kepentingan lainnya.
sumber : Antara
