7 hours ago
3
Laporan Jurnalis Republika Teguh Firmansyah dari Makkah, Arab Saudi
REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Jamaah haji Indonesia diimbau tak perlu khawatir dengan keberadaan delapan syarikah. Keberadaan syarikah ini diyakini akan memberikan kepastian dalam pelayanan.
"Kalau syarikah ini sebenarnya aman-aman saja. Kami perlu sampaikan bahwa saat ini kami, kita semua, Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan delapan syarikah untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji kita," ujar Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Makkah, Ali Machzumi, kepada Media Centre Haji di Makkah, Jumat (16/5/2025).
Menurut Ali, pelayanan yang akan diberikan terhadap jamaah haji selama periode di Kota Makkah ini akan sesuai dengan standar yang ditentukan. Mulai dari hotel, konsumsi, termasuk besok sholawat, dan bimbingan ibadah.
"Semuanya akan diberikan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan," katanya menekankan.
Kerja sama dengan syarikah yang telah dipilih, kata ia, justru akan memberikan kepastian pelayanan yang akan diterima jamaah. "Jadi jamaah haji mohon tidak resah atau tidak perlu khawatir," katanya.
Ali kembali menekankan bahwa pihak syarikah tentu akan bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. "Akan memberikan pelayanan secara maksimal kepada para jamaah haji," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Muchlis Hanafi, Rabu (14/5/2025) menyatakan proses transisi dalam tata kelola perhajian di Arab Saudi dan Indonesia tengah berjalan. Proses transisi ini yang menyebabkan penyesuaian-penyesuaian dan tantangan di lapangan.
"Kita tak lagi mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana mencari solusi bagi persoalan yang muncul di lapangan ini," ujarnya.
Kementerian Agama, kata ia, telah mengikuti rapat dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi di Kota Madinah bersama Deputi Kementerian Haji untuk Urusan Hubungan Internasional, Dr Hasan Almunakhiroh beserta jajarannya dan seluruh syarikat yang menjadi mitra Kementerian Agama. Rapat membahas beragam persoalan dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji.
Menurut Muchlis, rapat koordinasi ini sangat penting untuk mengevaluasi pelayanan yang selama ini sudah diberikan kepada jamaah haji Indonesia sejak kedatangan pada 2 Mei. Rapat evaluasi penting baik bagi Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara haji reguler, dan juga Pemerintah Arab Saudi dengan para syarikat yang menjadi penyedia layanan bagi jamaah haji dari luar negeri.
