1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mempercepat intervensi pasar minyak goreng dengan mengandalkan peran badan usaha milik negara (BUMN) pangan sebagai pengelola Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan langkah tersebut ditempuh untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Bapanas bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan ID FOOD mengarahkan penguatan stok negara agar intervensi dapat dilakukan langsung di lapangan. Pemerintah menilai pengalaman krisis minyak goreng beberapa tahun lalu tidak boleh terulang, terutama ketika Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.
“Masih ingat tidak? Minyak goreng dulu pernah langka. Masuk akal tidak bisa terjadi itu, tapi kita produsen terbesar dunia. Tahun ini ditindak. Tidak ada imbauan,” kata Amran dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh mata rantai pangan tumbuh secara seimbang. Pemerintah memandang BUMN lebih efektif digunakan sebagai instrumen stabilisasi ketika terjadi gejolak pasokan maupun harga di pasar.
“Ini kita bekerja untuk rakyat, untuk produsen, untuk konsumen, untuk pedagang supaya tumbuh bersama. Setiap ada kekosongan, BUMN yang isi,” ujar Amran.
Langkah percepatan intervensi tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Aturan itu mewajibkan produsen menyalurkan MinyaKita paling sedikit 35 persen dari realisasi domestic market obligation (DMO) kepada Perum Bulog dan/atau BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1.
Pemerintah mencatat lonjakan signifikan stok DMO minyak goreng yang dikelola negara. Jika sebelumnya BUMN hanya menguasai sekitar 60–70 ribu kiloliter, kini volumenya meningkat menjadi 700 ribu kiloliter yang berada di Bulog dan ID FOOD.
“Dulu DMO kecil, sekarang 700 ribu kiloliter. Minyak goreng ada di Bulog dan ID FOOD. Jadi pemerintah harus hadir,” tutur Amran.
Penguatan peran negara dinilai krusial mengingat besarnya produksi sawit nasional. Data Badan Pusat Statistik mencatat produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2024 mencapai 45,44 juta ton, dengan volume ekspor sebesar 22,98 juta ton. Pangsa ekspor Indonesia di pasar global mencapai 48,38 persen.
Amran menilai operasi pasar menjadi konsekuensi logis ketika terjadi ketidakseimbangan. Pemerintah memilih mengambil peran sebagai stabilisator untuk meredam gejolak harga dan melindungi masyarakat luas. “Kita ingin menjadi stabilisator, menjadi penengah untuk meredam harga yang bergejolak. Itu tujuan seluruh kebijakan yang kita ambil,” ucapnya.
Saat ini, stok CPP minyak goreng berupa MinyaKita yang dikelola Bulog dan ID FOOD tercatat sekitar 7 ribu kiloliter per 22 Januari 2026. Pemerintah memastikan stok tersebut siap digelontorkan untuk operasi pasar sesuai kebutuhan menjelang HBKN.
Harga MinyaKita telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024, mulai dari tingkat distributor hingga konsumen, dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp 15.700 per liter. Pemerintah menegaskan pengawasan akan diperketat agar intervensi BUMN benar-benar menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak goreng nasional.
