6 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan enam catatan terkait dengan desain pokok pokok kebijakan fiskal, asumsi ekonomi makro dan postur RAPBN 2026.
Catatan ini disampaikan berkaitan dengan hari ini, bertepatan dengan 20 Mei, sebagai hari kebangkitan nasional, Saudari Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan, mewakili pemerintah menyampaikan pokok pokok kebijakan fiskal dan asumsi ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2026 di sidang paripurna DPR RI.
Said menjelaskan, catatan pertama, kebijakan perang tarif telah mengguncang tata perdagangan global. Dan memperhadapkan perdagangan global dalam situasi yang proteksionis, yang sesungguhnya berlawanan dengan prisip dan komitmen dari kerjasama perdagangan regional dan global yang mutualistik.
“Pemerintah perlu menggalang organisasi internasional untuk mengoreksi praktik pengenaan tarif sepihak yang dibalas dengan retaliasi,” kata dia, dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengajak dunia perlu membangun komitmen baru dalam perdagangan, dan memastikan dimasa depan tidak ada negara yang berlaku sewenang wenang secara sepihak, dan semua patuh pada hukum hukum perdagangan internasional.
Catatan kedua, kata Said, pada 2025 ini, pemerintah menghadapi tantangan untuk mengantisipasi shortfall pajak sebagai akibat rendahnya harga komoditas ekspor, menurunnya sejumlah pabrikan karena berbagai faktor tekanan ekonomi dan persaingan usaha, serta turunnya tingkat konsumsi rumah tangga.
Dan situasi seperti ini, kata dia, tampaknya berlanjut di tahun mendatang. Pendapatan negara menjadi pilar penting untuk memastikan penganggaran berbagai program strategis, termasuk untuk pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo di tahun depan yang sangat besar.
Said menyarankan, pemerintah perlu memikirkan target pendapatan negara yang realistis-optimistis. Untuk itu diperlukan kebijakan ekstensifikasi perpajakan, setidaknya dari sisi cukai, tarif minerba, dan sektor digital.
“Adapun pemberlakuan core tax system sebagai strategi untuk membangun administrasi perpajakan yang andal di tahun depan harus mempertimbangkan kesiapan literasi wajib pajak, dan memastikan kesiapan dan keamanan sistem,” ujar dia.
Sedangkan catatan ketiga, Said menjelaskan program ketahanan pangan dan energi sesungguhnya telah di canangkan sejak lama Namun akselerasinya kurang begitu cepat.
“Kita masih harus melakukan impor sejumlah bahan pangan pokok rakyat dan energi, yang nilainya sangat besar,” tutur dia, sembari menambahkan, “Alih alih menyudahi impor pangan, sektor pertanian kita malah terdisrupsi dari sisi lahan dan tenaga kerja., serta adaptasi teknologi yang terlambat.”
Dia menyoroti salah satu agenda penting yang kurang maksimal dari program ketahanan adalah program redistribusi lahan.
Pemerintah perlu melanjutkan program redistribusi lahan 4,5 juta hektare untuk petani dan perkebunan rakyat, menyiapkan tenaga kerja terampil pedesaan untuk pengelolaan redistribusi lahan, dan dukungan teknologi terapan pada sektor pertanian yang termutakhir untuk mendorong efisiensi produksi.
Keempat, kata Said, nasib yang sama juga terjadi pada program ketahanan energi. Program pembangunan lima kilang minyak bumi perlu di lanjutkan, termasuk kilang petrokimia di Tuban yang tersendat, sebagai strategi untuk menambah kapasitas pengolahan minyak nasional agar tidak bergantung pada impor.
“Di lain pihak kontribusi program Energi Baru dan Tebarukan (EBT) perlu lebih besar lagi porsinya dalam produksi dan konsumsi energi nasional, serta memperbaiki mismatch energi nasional dari sisi produksi, konsumsi, dan kemampuan energi nasional kita,” ujar dia.
Dia melanjutkan yang kelima, terjadinya pelemahan pada sektor industri. Padahal sektor inilah yang menampung tenaga kerja formal, dari kelompok kelas menengah. Kurang akseleratifnya sektor industri dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi membuat kelas menengah tergerus, dan turun kelas.
Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. “Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah,” tutur dia.
Dia mengatakan, pemerintah perlu merevitalisasi sektor industri dengan menyiapkan ekosistem industri yang menopangnya seperti tenaga kerja, dukungan pendanaan, riset dan pengembangan teknologi, serta dukungan fiskal.
“Lebih dari itu pemerintah perlu menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai bahan baku penopang produk produk industri dalam negeri untuk menghasilkan produk manufaktur yang memenuhi rantai pasok global,” kata dia.
“Selain itu, pemerintah perlu memastikan tidak berlanjut offshoring, yakni hengkangnya industri didalam negeri, dan memilih lokasi baru diluar negeri untuk berproduksi,” papar dia.
Catatan yang keenam, dengan serangkaian kedelapan program strategis yang dicanangkan di tahun 2026, harusnya pemerintah bisa lebih progresif dalam pencapaian target penurunan pengangguran.
Pada akhir 2024 tingkat pengangguran 4,76 persen, sedangkan gini ratio 0,381 sedangkan target RAPBN 2026 tingkat pengangguran 4,44 - 4,96 persen, dan gini ratio 0,377-0,380.
“Angka ini menunjukkan tidak ada target yang baik bagi menambah lapangan kerja bagi para pengangguran dan pengurangan kesenjangan sosial,” tutur dia.
Sebelumnya, Sri Mulyani mewakili pemerintah menyampaikan kepada DPR atas target ekonomi makro dan postur awal APBN 2026, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen, inflasi1,5-3,5 persen, nilai tukar 16.500-16.900, suku bunga SBN 6,6-7,2, ICP 60-80/USD, lifting minyak bumi 600-605 ribu barel/hari, lifting gas bumi 953-1017 setara ribu barel/hari.
Adapun perkiraan postur APBN 2026, pendapatan negara 11,7-12,2 persen PDB, belanja negara 14,19- 14,75 persen PDB, defisit APBN 2,48-2,53 persen PDB. Sedangkan target kesejahteraan, tingkat kemiskinan di kisaran 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran 4,44 -4,96 persen, gini rasio 0,377 – 0,380, dan Indeks Modal Manusia 0,57.
