2 hours ago
2
Warga mengambil dana Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 1 di Graha Pos Indonesia, Jakarta. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan sekitar Rp500 triliun dana subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun belum sepenuhnya tepat sasaran.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dalam Rapat Koordinasi Nasional bertajuk “Statistik untuk Keadilan Sosial” di Jakarta, Kamis (13/11/2025), mengatakan ketidaktepatan sasaran terjadi karena belum tercapainya akurasi data penerima manfaat di berbagai program perlindungan sosial selama ini.
“Inilah data-datanya, termasuk di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Jadi ada sekitar Rp500 triliun yang disalurkan lewat APBN, tetapi ditengarai tidak tepat sasaran,” ujar Saifullah yang didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.
Saifullah menegaskan, akurasi data merupakan kunci dalam memastikan kebijakan perlindungan sosial berjalan efektif. Tanpa basis data yang kuat, bansos berpotensi salah sasaran dan mengurangi efektivitas penggunaan anggaran negara.
Hal tersebut terbukti dari temuan Kementerian Sosial yang menunjukkan masih ada keluarga penerima bansos selama 10 hingga 18 tahun tanpa pernah diverifikasi ulang, padahal kondisi ekonomi mereka telah berubah.
Menurut Saifullah, hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kementerian Sosial bersama BPS dan pemerintah daerah kini memperkuat integrasi data melalui DTSEN, yang akan menjadi satu-satunya basis rujukan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Sosial mendapat penugasan untuk menyalurkan bansos reguler berupa bantuan PKH, sembako, serta bantuan langsung tunai sementara (BLTS) untuk triwulan IV 2025 dengan total kuota 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM). Dari jumlah itu, tercatat 16,3 juta KPM lama dan 18,7 juta KPM baru berdasarkan data DTSEN.
“Tujuannya tidak lain untuk menjawab persoalan ketidaktepatan data yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Negara sudah mengalokasikan anggaran sangat besar. Kalau datanya salah, maka keadilan sosial juga tidak tercapai,” ujar Saifullah.
sumber : Antara
