Koalisi Pemerintah Baru Jerman Prioritaskan Transisi Energi dan Aksi Iklim

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Pemerintah koalisi baru Jerman, yang terdiri dari Partai Sosial Demokrat (SPD), Partai Hijau, dan Partai Demokrat Bebas (FDP), mengumumkan rencana ambisius untuk mempercepat transisi energi dan memperkuat komitmen terhadap aksi iklim. Kesepakatan koalisi ini mencakup langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

Koalisi menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 65% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 1990. Untuk mencapai hal ini, pemerintah berencana untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional hingga 80% pada tahun 2030. Langkah ini mencakup percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan, termasuk tenaga angin dan surya.

Salah satu fokus utama adalah percepatan penghentian penggunaan batubara untuk pembangkit listrik, dengan target penyelesaian pada tahun 2030, lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Selain itu, pemerintah berencana untuk mempercepat pembangunan jaringan transmisi listrik dan infrastruktur pendukung lainnya untuk mendukung integrasi energi terbarukan ke dalam sistem energi nasional.

Koalisi juga menekankan pentingnya dekarbonisasi sektor transportasi dan bangunan. Rencana ini mencakup peningkatan efisiensi energi di sektor perumahan dan komersial, serta promosi kendaraan listrik dan transportasi umum yang ramah lingkungan.

Dalam upaya untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif, pemerintah berkomitmen untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor industri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memastikan bahwa perubahan menuju ekonomi rendah karbon memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.​

Dengan pendekatan yang ambisius dan terkoordinasi, koalisi pemerintah baru Jerman menunjukkan komitmen kuat untuk memimpin dalam aksi iklim dan transisi energi di Eropa.