1 hour ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi I DPRD Kota Bandung menggelar rapat tindak lanjut rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 sekaligus sinkronisasi prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Rapat Bamus DPRD, belum lama ini. Rapat ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, menegaskan, pembahasan ini diarahkan untuk memastikan seluruh rekomendasi DPRD dalam LKPJ ditindaklanjuti secara optimal oleh perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar penyusunan program prioritas daerah ke depan.
“Rekomendasi yang telah disampaikan harus benar-benar ditindaklanjuti secara terukur dan menjadi bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah (pemda),” ujarnya. Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, di antaranya evaluasi tindak lanjut rekomendasi LKPJ yang terkait reformasi birokrasi.
Komisi I mendorong agar seluruh catatan DPRD tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, pembahasan juga menyoroti kinerja pelayanan publik, termasuk capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Komisi I menekankan, peningkatan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.
“Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan,” katanya.
Isu lain yang mengemuka yakni penataan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) serta kebutuhan formasi hingga tahun 2027. Menurut Komisi I, penataan SDM menjadi faktor penting dalam memastikan ketersediaan aparatur yang kompeten dan sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah.
Komisi I juga menyoroti penguatan sistem pengawasan internal serta langkah mitigasi terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Hal ini diperlukan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari potensi penyimpangan,” ujarnya.
Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027, rapat turut membahas prioritas penguatan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, peningkatan kompetensi ASN, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemda.
Komisi I mendorong agar seluruh hasil pembahasan dituangkan dalam matriks tindak lanjut rekomendasi LKPJ 2025 serta menjadi dasar perumusan program prioritas RKPD Kota Bandung 2027, khususnya di bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
