6 hours ago
19
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kinerja BUMN di bawah Danantara Indonesia saat Pidato Kenegaraan di Gedung DPR menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo memamerkan lonjakan laba hingga dividen perusahaan-perusahaan pelat merah selama setahun terakhir.
Pernyataan ini menuai reaksi beragam dari sejumlah ekonom. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti belum adanya laporan kinerja keuangan BUMN secara menyeluruh oleh Danantara.
“Sulit mengukur kinerja Danantara kalau laporan belum ada. Ini cuma sedikit dari ratusan BUMN dan anak usaha,” ujar Bhima saat dihubungi Republika di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan menilai publik hingga kini belum memiliki dasar yang cukup untuk menguji klaim mengenai kinerja dan proses konsolidasi BUMN di bawah Danantara. Bagi Bhima, masyarakat tidak dapat melakukan verifikasi terhadap kinerja BUMN yang sedang dikonsolidasikan tanpa adanya laporan keuangan secara komprehensif.
“Tapi kenyataannya sampai hari ini, publik tidak bisa melakukan pengujian terhadap pernyataan kinerja, konsolidasi BUMN yang ada di bawah Danantara,” ucap Bhima.
Bhima menegaskan Danantara sampai saat ini belum mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap sehingga pernyataan mengenai kinerja BUMN masih bersifat sepihak. Bhima juga mempertanyakan produktivitas aset yang dikonsolidasikan serta posisi tenaga kerja dalam skenario pemangkasan jumlah BUMN.
“Sampai hari ini, Danantara belum juga mempublikasikan laporan keuangannya sehingga klaim-klaim yang disampaikan Prabowo Subianto adalah klaim sepihak,” ucap lulusan International Undergraduate Program (IUP) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.
Bhima menekankan pentingnya keterbukaan data agar publik dapat menilai secara objektif proses konsolidasi yang sedang berlangsung. Menurut Bhima, transparansi diperlukan untuk mengetahui apakah aset-aset yang berada dalam proses konsolidasi benar-benar produktif serta bagaimana dampaknya terhadap tenaga kerja.
“Tanpa publik bisa melakukan verifikasi, tanpa publik bisa melakukan uji, apakah aset yang sedang dikonsolidasikan adalah aset-aset yang memang produktif, dan bagaimana dengan tenaga kerja, dalam posisi mereka menjadi bagian dari skenario pemangkasan jumlah BUMN,” kata pria kelahiran Pamekasan, Jawa Timur, tersebut.
Senada, Ekonom Senior Bright Institute Yanuar Rizky juga menyoroti lambatnya publikasi laporan keuangan Danantara. Yanuar menyebut keterlambatan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka karena laporan keuangan menjadi instrumen penting untuk mengetahui secara pasti nilai aset, sumber modal, pendapatan, serta posisi Danantara sebagai holding investasi.
“Jadi saya enggak tahu, sebetulnya apa sih yang mengakibatkan ini lama, kita bingung sendiri,” ujar Yanuar.
Yanuar menilai keterlambatan publikasi laporan keuangan tidak seharusnya hanya dijelaskan dari sisi kompleksitas konsolidasi BUMN. Menurut Yanuar, yang jauh lebih penting adalah kejelasan mengenai perlakuan akuntansi terhadap aset yang telah dialihkan kepada Danantara serta bagaimana nilai aset tersebut akan tercermin dalam laporan keuangan.
Yanuar menjelaskan nilai aset portofolio yang dialihkan pemerintah kepada Danantara dapat mengalami perubahan setelah proses pengalihan. Nilai tersebut tidak otomatis sama dengan nilai perolehan karena terdapat kemungkinan penurunan nilai aset, baik akibat perubahan harga saham maupun hasil proses revaluasi.
Menurut Yanuar, persoalan tersebut penting karena laporan keuangan Danantara nantinya harus memperlihatkan secara jelas hubungan antara nilai aset yang dikelola dengan posisi keuangan holding investasi. Yanuar juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menyamakan total nilai laba BUMN dengan pendapatan yang akan diterima Danantara.
Yanuar mencontohkan, sebelum berbicara mengenai era Danantara, BUMN secara total disebut mencatatkan laba sekitar Rp 300 triliun. Namun, pemerintah mengambil dividen dengan nilai sekitar Rp 84 triliun.
“Artinya, tidak seluruh laba BUMN otomatis menjadi penerimaan pemerintah melalui dividen,” ucap Yanuar.
Yanuar mempertanyakan dasar munculnya klaim mengenai potensi pendapatan yang sangat besar apabila seluruh laba BUMN diperlakukan sebagai pendapatan holding investasi Danantara. Yanuar meminta Danantara memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai struktur modal, nilai wajar aset, perlakuan akuntansi terhadap saham, serta sumber pendapatan holding investasi.
“Publikasi laporan keuangan akan menjadi momentum penting untuk mengakhiri spekulasi mengenai nilai sebenarnya dari Danantara sekaligus memperjelas posisi negara dalam badan pengelola investasi tersebut,” kata Yanuar.
