2 hours ago
2
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Sidkon Djampi.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Sidkon Djampi menilai evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat sudah bersifat mendesak.
Ia menyoroti masih minimnya jumlah BUMD yang benar-benar sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
Menurut Sidkon, dari sekian banyak BUMD yang dimiliki Pemprov Jawa Barat, hanya beberapa yang dinilai masih menunjukkan kinerja positif, seperti Bank BJB dan Migas Utama Jabar (MUJ).
Sementara itu, sebagian besar BUMD lainnya justru dinilai tidak produktif meski telah menerima penyertaan modal, aset, hingga hibah rutin dari pemerintah daerah.
“Keberadaannya ada, tapi manfaatnya tidak terasa,” ujar Sidkon saat ditemui oleh Republika seusai acara Round Table Discussion Akbar Fauzan Unsensored, di Pasteur Bandung, Kamis (22/1/26)
Kondisi tersebut, kata Sidkon, menuntut langkah tegas DPRD bersama pemerintah provinsi.
Ia mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) BUMD guna membedah persoalan secara komprehensif, termasuk membuka opsi penutupan BUMD yang terus membebani keuangan daerah tanpa kinerja yang jelas. “Regulasi harus dikaji, jangan sampai BUMD justru menjadi beban,” tegasnya.
Selain aspek kinerja, Sidkon mengingatkan potensi risiko hilangnya aset daerah. Ia menyoroti fenomena pembentukan anak perusahaan BUMD yang tidak terkontrol dan berpotensi mengalihkan aset daerah ke pihak swasta.
Menurutnya, hal tersebut harus diantisipasi sejak dini agar tidak merugikan daerah.
Sidkon menegaskan, tujuan utama pendirian BUMD bukan semata mengejar keuntungan korporasi, melainkan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
“Yang paling utama, BUMD harus hadir untuk menyejahterakan masyarakat,” katanya.
