7 hours ago
8
Gubernur Jakarta Pramono Anung (kanan) berbincang dengan para petugas PPSU saat menggelar open house atau gelar griya di rumah dinas, Menteng, Jakarta, Senin (31/3/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktik pungutan liar (pungli) diduga terjadi dalam proses rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di Kelurahan Cipinang Muara. Informasi itu disampaikan salah seorang warga kepada Anggota DPRD Provinsi Jakarta.
Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Cipinang Muara, Agung Budi Santoso, membantah terjadinya praktik pungli dalam proses rekrutmen petugas PPSU di wilayahnya. Menurut dia, informasi itu sama sekali tidak benar. "Itu tidak benar," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Kamis (17/7/2025).
Meski demikian, ia menambahkan, pihaknya tetap akan mendalami dugaan praktik pungli dalam proses rekrutmen petugas PPSU di Kelurahan Cipinang Muara. Menurut dia, tim dari Inspektorat Kota Jakarta Timur juga telah langsung hadir untuk melakukan konfirmasi.
"Kami saat sedang mendalami permasalahan tersebut dan dari Inspektorat Kota Jakarta Timur sudah ke kantor konfirmasi permasalahan tersebut," ujar dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jakarta Ali Lubis mengungkapkan adanya dugaan praktik pungli dalam proses rekrutmen petugas PPSU di wilayah Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengaku mendapatkan informasi dari salah seorang warga, yang melaporkan bahwa suaminya yang ikut proses rekrutmen petugas PPSU diminta uang hingga jutaan rupiah.
"Setelah saya melakukan sosialisasi ada masyarakat yang menyampaikan ke saya bahwa suaminya itu ikut mendaftar PJLP, PPSU di kelurahan. Namun dia laporkan, 'Pak suami saya diminta uang'. 'Berapa?" saya bilang. Sekitar Rp 2 juta," kata dia di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Ia pun meminta warga tersebut menelusuri bukti praktik pungli yang dialami suaminya itu. Pasalnya, diperlukan bukti fisik untuk membuat laporan terkait praktik pungli.
Meski begitu, Ali mengecam adanya dugaan praktik pungli itu. Ia menilai, praktik itu merupakan perbuatan zalim, mengingat saat ini banyak warga yang kesulitan mencari pekerjaan.
"Pungli-pungli ini yang dilakukan oleh oknum ya. Saya garis bawahi, praktik-praktik yang dilakukan oleh oknum ini, itu yang disebut dengan pemerasan orang miskin, saya bilang," kata dia.
