3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT — Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan mengunjungi Lebanon pada 19 Mei untuk mengumumkan pelucutan senjata faksi-faksi perlawanan Palestina. Dikutip dari laman Middle East Eye, Senin (5/5/2025), Abbas mengancam jika perlu, pelucutan tersebut akan dilakukan dengan kekerasan.
Sumber-sumber Palestina dan Lebanon memberi tahu MEE bahwa Abbas akan melakukan perjalanan ke Beirut dalam kunjungan resmi untuk bertemu presiden Lebanon dan pejabat tinggi lainnya.
Selama perjalanan tersebut, Abbas akan mengumumkan demiliterisasi gerakan Fatah miliknya sendiri serta faksi-faksi Palestina lainnya yang bermarkas di kamp-kamp pengungsi di Beirut dan di seluruh Lebanon. Sumber-sumber tersebut mengatakan Abbas telah menyetujui rencana untuk mengeluarkan senjata-senjata Fatah dari kamp-kamp tersebut.
Ia juga akan secara eksplisit meminta faksi-faksi Palestina lainnya yang melawan pendudukan Israel untuk melucuti senjata—sebuah langkah yang mungkin disambut baik di Tel Aviv tetapi dapat memicu keresahan serius dalam masyarakat Palestina.
Jika kelompok-kelompok ini menolak, operasi militer dilaporkan akan menargetkan mereka yang menentang perintah pelucutan senjata negara Lebanon, kata sumber tersebut.
Sumber Palestina mengatakan kepada MEE bahwa Abbas bermaksud membentuk komite keamanan yang bertugas mengawasi proses pelucutan senjata dan menetapkan jadwal yang jelas untuk penyerahan senjata.
Jika faksi-faksi tersebut gagal mematuhi arahan negara Lebanon dan keputusan Abbas, mereka akan kehilangan semua dukungan organisasi dan politik. Hal tersebut membuka jalan bagi aksi militer oleh pasukan Lebanon untuk melucuti senjata kelompok-kelompok yang bermarkas di kamp-kamp pengungsi Palestina di negara tersebut.
Sumber-sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa keputusan Abbas untuk melucuti senjata Fatah dan faksi-faksi lainnya mengikuti permintaan Saudi, yang disampaikan melalui Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al Saud. Abbas diharapkan memberikan perlindungan politik untuk operasi tersebut di bawah panji kepemimpinan Palestina.
