loading...
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti pun menanggapi soal larangan wisuda di Jabar. Foto/Felldy Utama.
DEPOK - Larangan wisuda SD hingga SMA oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi di lingkungan Jabar menjadi isu nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menanggapi hal ini.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melarang digelarnya wisuda di jenjang TK hingga SMA. Dia beranggapan wisuda di jenjang sekolah tidak penting dan hanya kan menjadi beban finansial orang tua.
Dedi menjelaskan, Pendidikan semestinya focus pada proses belajar, bukan sekadar seremonial kelulusan. Kenangan masa sekolah pun dibangun dari pengalaman belajar keseharian, bukan dari acara seremonial berbiaya besar semacam wisuda.
Merespons hal ini, Mendikdasmen mengatakan jika sekolah ingin mengadakan wisuda dan itu tidak memberatkan orang tua.
"Sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid, ya masak sih tidak boleh gitu kan," kata Mu'ti di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Bojongsari, Depok, Selasa (29/4/2025).
Meski tidak ada kata melarang yang terucap dari Mendikdasmen, namun dia menekankan wisuda itu tidak boleh ada unsur paksaan. Lebih lanjut lagi dia meminta agar wisuda itu jangan digelar secara berlebihan.
Unsur terpenting dari wisuda itu, jelas Guru Besar UIN Jakarta ini adalah acara yang dihelat sebagai bentuk tanda syukur dan gembira sekaligus momen mengakrabkan orang tua dengan sekolah.
"Karena bisa jadi orang tua itu ada tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda. Itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan," ujarnya.
Oleh karenanya, Mu'ti berpandangan bahwa terkait pelaksanaan wisuda perpisahan di sekolah sebaiknya dikembalikan kepada pihak sekolah dan orang tua.
"Sekali lagi ya prinsipnya, jangan berlebih-lebihan, jangan memaksakan dan juga semuanya harus dalam batas-batas yang wajar dan tetap mengedepankan prinsip kesederhanaan," pungkasnya.
(nnz)
