Militer Impian di Atas Utang Raksasa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Donald Trump kembali menawarkan jawaban lama untuk dunia yang ia sebut makin berbahaya: militer yang jauh lebih besar, lebih keras, dan lebih ofensif. Targetnya bukan kecil—kenaikan anggaran pertahanan hingga sekitar 50 persen pada 2027, dengan angka simbolik 1,5 triliun dolar AS. 

Dalam logika Trump, jumlah itu “cukup” untuk mengamankan Amerika Serikat di tengah penataan ulang geopolitik dan ketidakstabilan global.

Masalahnya, ambisi itu berdiri di atas utang nasional AS yang membengkak—sekitar 37,5 triliun dolar AS. Di titik inilah retorika kekuatan berhadapan dengan aritmetika negara. Sejarah menunjukkan, imperium jarang runtuh karena kekurangan senjata; mereka runtuh karena kelebihan beban.

Kekuatan yang Mahal Dipelihara

Amerika Serikat memang masih negara dengan anggaran militer terbesar di dunia. Namun besarnya angka tidak identik dengan kelincahan kebijakan. Sebagian besar belanja pertahanan terserap untuk biaya rutin: gaji dan pensiun veteran, perawatan sistem persenjataan lama, logistik ratusan pangkalan luar negeri, serta kontrak jangka panjang dengan kompleks industri militer. 

Ruang untuk transformasi strategis—AI militer, siber, ruang angkasa—justru sempit dan mahal.Trump menginginkan militer superkuat, namun pada saat yang sama mendorong pajak rendah dan retorika efisiensi ala korporasi. Ini paradoks klasik. Negara bukan perusahaan properti. Keamanan global tidak bisa dikelola dengan logika cost-cutting tanpa mengorbankan stabilitas jangka panjang. Setiap dolar tambahan untuk militer, di tengah utang yang menggunung, berarti pilihan politik: belanja sosial ditunda, defisit diperlebar, atau beban dipindahkan ke generasi berikutnya.

Dari “Pertahanan” ke “Perang"

Ketika Trump melempar gagasan mengganti nama Department of Defense menjadi Department of War, banyak yang menertawakannya sebagai kosmetik. Namun bahasa bukan sekadar label; ia adalah doktrin yang dipadatkan. “Pertahanan” mengisyaratkan pencegahan dan legitimasi. “Perang” menyiratkan inisiatif, ofensif, dan normalisasi penggunaan kekuatan.

Pergantian istilah—bahkan jika belum sepenuhnya sah secara hukum—mengirim pesan strategis ke dunia: Amerika Serikat tidak hanya siap membela diri, tetapi siap bertindak lebih dulu. Dalam iklim geopolitik yang rapuh, sinyal semacam ini meningkatkan risiko salah tafsir, eskalasi, dan spiral konflik.

Karibia, Amerika Latin, dan Pesan Kekuasaan

Kawasan Karibia dan Amerika Latin menjadi panggung awal untukmembaca arah ini. Pengerahan militer, operasi penegakan hukum lintas batas, serta tekanan terbuka terhadap Venezuela menunjukkan kebangkitan kembali pendekatan “halaman belakang”. Klaim, operasi, dan narasi keras—termasuk wacana penangkapan elite—lebih penting dibaca sebagai sinyal ketimbang hasil akhir.

Pesannya jelas: AS ingin memulihkan daya gentar (deterrence) dengan demonstrasi tindakan, bukan sekadar pernyataan. Namun sejarah Amerika Latin juga mengajarkan bahwa intervensi cepat sering meninggalkan biaya politik dan sosial jangka panjang—baik bagi kawasan maupun kredibilitas global AS sendiri.

Ambisi Telanjang dan Batas Moral

Trump tidak menutupi ambisi.Ia menormalisasi apa yang dulu disamarkan: kekuatan sebagai tujuan. Kritik diposisikan sebagai pelemahan negara; lembaga dianggap sah sejauh sejalan dengan kehendak pemimpin. Di sinilah ambisi berpotensi menggerus batas antara negara dan ego individu.Dalam perspektif nilai, kekuatan yang tidak ditundukkan oleh mizan—timbangan keadilan—mudah tergelincir menjadi istikbar (kesombongan struktural). Keamanan tanpa legitimasi moral melahirkan fasad (kerusakan): konflik berkepanjangan, kelelahan fiskal, dan polarisasi domestik. Negara bisa “menang” secara taktis, namun kalah secara strategis.

Ibnu Khaldun dan Fase Jenuh Imperium

Pemikir klasik Ibnu Khaldun memberi lensa tajam: imperium mencapai fase jenuh ketika biaya mempertahankan kekuasaan melebihi manfaatnya. Pada fase ini, negara cenderung menambah pajak atau utang, memperluas militer, dan mengandalkan simbol kekuatan—namun kohesi sosial melemah.

Utang raksasa AS bukan sekadar angka; ia adalah indikator tekanan struktural. Menambah beban militer tanpa rekonsiliasi fiskal dan legitimasi global berisiko mempercepat fase jenuh itu. Kekuatan menjadi mahal, dan mahalnya kekuatan memakan fondasinya sendiri.

Lebih Mudah Diucapkan daripada Dilakukan

Inilah inti persoalan: retorika kekuatan selalu lebih mudah daripada arsitektur keamanan berkelanjutan. Militer impian membutuhkan konsensus lintas pemerintahan, kesabaran anggaran, diplomasi cerdas, dan legitimasi internasional. Tanpa itu, anggaran jumbo berubah menjadi proyek pencitraan mahal—keras di headline, rapuh di hasil.

Trump mungkin benar bahwa dunia sedang tidak stabil. Namun stabilitas tidak lahir dari pembesaran senjata semata. Ia lahir dari keseimbangan: antara pertahanan dan diplomasi, antara anggaran dan keadilan fiskal, antara kekuatan dan legitimasi.

Pelajaran Strategis bagi Indonesia

Bagi Indonesia, pelajarannya krusial. Pertahanan kuat tidak identik dengan militerisme. Negara kepulauan dengan bonus demografi membutuhkan keamanan yang bermizan: cukup kuat untuk melindungi kedaulatan, cukup bijak untuk menjaga fiskal, dan cukup adil untuk merawat kohesi sosial.

Dinamika ini penting dicermati. Pertahanan yang kuat memang diperlukan, tetapi kekuatan militer tidak boleh dilepaskan dari kesehatan fiskal, keadilan sosial, dan legitimasi politik. Keamanan nasional yang berkelanjutan justru lahir dari keseimbangan antara pertahanan, diplomasi, dan kesejahteraan rakyat.

Ambisi Donald Trump membangun “militer impian” mengungkap paradoks zaman: keinginan untuk tampak kuat di tengah fondasi yang menua. Di atas utang raksasa, setiap dolar senjata menuntut jawaban moral dan fiskal. Ketika kekuatan tak lagi ditimbang dengan keadilan, ia berubah menjadi sebab kejatuhan.Sejarah politik memperlihatkan bahwa kejatuhan imperium lebih sering dipicu oleh ketidakseimbangan struktural daripada defisit keberanian.

Ketika kekuatan tak lagi ditimbang dengan keadilan, ia berubah menjadi sebab kejatuhan. Itulah kekuasaan yang runtuh bukan karena kurang  kuat, melainkan karena melampaui mizan.

Wallahu'alam.