4 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Polri meminta tambahan anggaran Rp 46,8 triliun atau naik 37 persen menjadi Rp 173 triliun pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Menanggapi hal itu, ekonom menilai permintaan korps baju cokelat tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi Pemerintahan Prabowo Subianto.
“Saya rasa semangat efisiensi tidak tercermin dari permintaan anggaran dari Polri yang naik dari 37 persen dari anggaran Polri tahun 2025,” kata Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda kepada Republika, Selasa (8/7/2025).
Nailul mengatakan, semangat Presiden Prabowo ialah mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan, untuk kemudian bisa dialokasikan pada pembangunan nasional yang lebih krusial.
Menurutnya, anggaran akan lebih berguna jika dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas, seperti sektor pendidikan. Selain itu juga akan lebih baik misalnya digelontorkan untuk bantuan sosial.
“Semangat Presiden adalah mengeliminir pengeluaran yang tidak diperlukan untuk pengeluaran pembangunan nasional yang lebih urgen, misalkan untuk dana pendidikan bagi warga tidak mampu, bahkan untuk bansos yang saya rasa gejolak ekonomi 2026 masih cukup tinggi,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Polri telah mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui surat Kapolri sebesar Rp 173,4 triliun. Usulan tersebut mencakup belanja pegawai Rp 64,9 triliun, belanja barang Rp 47,6 triliun, dan belanja modal sebesar Rp 60,8 triliun.
Padahal pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk APBN 2026 bagi Polri adalah sebesar Rp 109,6 triliun. Sehingga ada kekurangan sekitar Rp 63,7 triliun.
Usulan sebesar Rp 173,4 triliun tersebut meningkat sebesar Rp 46,8 triliun atau sekira 37 persen dibandingkan dengan alokasi APBN Polri tahun 2025 yang sebesar Rp 126,6 triliun.
Jika dikabulkan, jumlah tersebut bakal menyalip pagu indikatif Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada APBN 2026 senilai Rp 167,4 triliun
