2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik keras Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Ini merupakan sebuah organisasi yang semula dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada September 2025.
Trump mengeklaim, Board of Peace adalah mekanisme untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pascaperang. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menilai, pernyataan Washington hanyalah dalih yang tidak masuk akal.
Terlebih lagi, Israel yang puluhan tahun dan hingga kini menjajah Palestina justru menjadi anggota Board of Peace tersebut. Padahal, entitas zionis itu adalah pelaku utama genosida dan kehancuran masif yang dialami Jalur Gaza.
"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," ujar Prof Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan tertulis yang diterima Republika pada Kamis (22/1/2026) malam.
Sejatinya, lanjut dia, setiap inisiatif perdamaian menegaskan syarat bahwa Israel harus mengakhiri pendudukan dan pengepungan atas semua wilayah Palestina, termasuk Jalur Gaza. Ironisnya, Board of Peace justru mengakomodasi Israel, seakan-akan entitas zionis tersebut bebas dari tanggung jawab atas genosida di Jalur Gaza. Karena itu, Prof Sudarnoto menekankan, Board of Peace adalah model penjajahan gaya baru yang dijalankan AS sebagai sekutu utama Israel. Dewan ini berisiko-besar menggeser isu keadilan dan kemerdekaan Palestina menjadi sekadar "manajemen konflik" dan stabilitas kawasan Timur Tengah.
"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," tegas dia.
MUI menghargai niat pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia. Namun, tegas Prof Sudarnoto, keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan RI sekadar legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," ucap dia.
Karena itu, MUI menyarankan Presiden Prabowo agar mempertimbangkan secara serius untuk RI menarik diri secara terhormat dari forum internasional mana pun apabila terbukti menyimpang dari prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina.
