2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Israel dan Azerbaijan telah setuju untuk bergabung dengan “Dewan Perdamaian” alias Board of Peace yang diusulkan Presiden AS Donald Trump. Sementara Swedia menolak inisiatif tersebut, di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai ruang lingkup, tata kelola, dan motif politiknya.
Israel dan Azerbaijan pada Rabu mengumumkan niat mereka untuk bergabung dengan “Dewan Perdamaian” yang diusulkan Presiden AS Donald Trump. Badan internasional baru itu awalnya dirancang sebagai mekanisme untuk mengawasi rekonstruksi Gaza tetapi semakin dipandang sebagai struktur politik yang dipimpin AS dengan ambisi global.
Dalam sebuah pernyataan yang diposting di X pada Rabu, Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa Benjamin Netanyahu telah menerima undangan Trump untuk bergabung dengan Dewan tersebut sebagai anggota, dan menggambarkannya sebagai sebuah forum yang akan mencakup “pemimpin dari seluruh dunia.”
Kesertaan Israel ini memunculkan pertanyaan serius soal efektifitas Dewan Perdamaian menengahi sengkarut Israel-Palestina sebagai tujuan awalnya. Terlebih saat Israel berulang kali melanggar gencatan senjata yang seharusnya diawasi dewan tersebut. Netanyahu saat ini adalah buron Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) atas kejahatan kemanusiaan di Gaza.
Secara terpisah, media Azerbaijan melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri negara tersebut juga telah setuju untuk bergabung dalam inisiatif tersebut, menjadikannya salah satu negara pertama yang secara resmi menerima partisipasi.
Pengumuman ini muncul ketika pemerintahan Trump dilaporkan telah menyampaikan undangan ke sekitar 60 negara untuk bergabung dengan badan tersebut. Meskipun Dewan ini awalnya dibentuk sebagai instrumen untuk mengawasi rekonstruksi pascaperang di Gaza, versi rancangan piagamnya menunjukkan mandat yang jauh lebih luas, sehingga berpotensi memungkinkan Dewan untuk melakukan intervensi dalam konflik dan krisis di luar Palestina.
Sebaliknya, Swedia secara terbuka menolak untuk bergabung dalam inisiatif ini. Berbicara kepada wartawan di Davos pada hari Rabu, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan Stockholm tidak akan berpartisipasi dengan syarat-syarat yang disajikan AS sejauh ini. Penolakan Swedia menandakan kegelisahan di kalangan Eropa mengenai struktur dan arah politik Dewan tersebut.
Keraguan Eropa tampaknya terkait dengan kekhawatiran bahwa inisiatif ini dapat mengabaikan lembaga-lembaga internasional yang ada, khususnya PBB, dan memusatkan kekuasaan pengambilan keputusan di tangan presiden AS.
Menurut laporan Bloomberg, rancangan piagam yang diedarkan oleh pemerintahan Trump memuat kondisi keuangan yang kontroversial. Negara-negara yang ingin menjadi anggota tetap mungkin diharuskan menyumbang setidaknya 1 miliar dolar AS kepada Dewan.
Berdasarkan rancangan peraturan tersebut, Trump akan menjabat sebagai presiden pertama Dewan, mempertahankan hak veto atas keputusan, dan secara pribadi menyetujui negara-negara anggota dan pembaruannya. Meskipun keputusan secara teknis akan diambil berdasarkan suara mayoritas—satu negara, satu suara—semua resolusi akan tetap bergantung pada persetujuan Trump.
Keanggotaan biasanya berlangsung selama tiga tahun, namun negara-negara yang menyumbang lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun pertama akan dikecualikan dari batasan masa jabatan, yang secara efektif memberi mereka pengaruh yang diperpanjang atau permanen.
