OJK Tegaskan Bank tak Wajib Salurkan Kredit ke Program Asta Cita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perbankan tidak diwajibkan mengguyur kredit ke program prioritas pemerintah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) hanya mendorong perbankan untuk melihat potensi merambah program prioritas pemerintah.

“Sebetulnya kami melihat berbagai program prioritas yang dicanangkan pemerintah merupakan potensi bisnis yang bisa dimanfaatkan bank,” ujar Friderica, dikutip Ahad (10/5/2026).

Friderica atau yang kerap disapa Kiki mencontohkan salah satu program pemerintah, yakni penyediaan 3 juta rumah. Program tersebut dinilai memiliki nilai bisnis yang potensial bagi perbankan untuk menyalurkan kredit.

Di samping melihat potensi yang besar, Kiki juga menyampaikan wanti-wanti agar bank yang membaca potensi dan memanfaatkannya tetap memperhatikan risiko-risiko yang bisa muncul sehingga manajemen risiko harus kuat.

“Saya luruskan lagi, ini tidak bersifat mandatori. Kemudian, bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kreditnya sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance masing-masing bank,” terangnya.

Kiki menekankan, pengambilan keputusan kredit oleh perbankan harus dilakukan atas dasar business judgement karena bank merupakan pengelola dana milik masyarakat. Karena itu, bank diharapkan memiliki perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan RBB yang ditetapkan OJK.

“Sedangkan revisi aturan RBB ini rencananya akan diterbitkan melalui kepala eksekutif pengawas perbankan. Ini akan dibahas lebih lanjut. Rencananya akan keluar pada kuartal III tahun ini,” ujarnya.

Diketahui, OJK mendorong perbankan menyalurkan kredit ke program prioritas pemerintah lewat revisi Peraturan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang RBB. Kebijakan tersebut berpeluang menciptakan pertumbuhan pada sektor yang sedang dicanangkan pemerintah dalam program prioritasnya.

sumber : Antara