REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengajak Pemerintah Indonesia ke meja perundingan. Ajakan itu diajukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM untuk menormalisasi situasi keamanan dan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan agar Presiden Indonesia Prabowo Subianto membentuk tim juru runding demi penghentian peperangan. “TPNPB-OPM mengimbau kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming, dan semua pemerintahan di Indonesia, bahwa TPNPB-OPM bersedia melakukan perundingan dan mengakhiri peperangan di atas Tanah Papua,” kata Sebby melalui pesan singkat yang diterima Republika, Jumat (11/7/2025).
Sebby mengatakan, perundingan damai merupakan satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua. Menurutnya, perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi semua masyarakat di Papua. Apalagi, kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB-OPM dengan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Polri yang sudah berlarut-larut lama membuat eksodus warga di Bumi Cenderawasih semakin mengkhawatirkan.
Hingga saat ini, kata Sebby, dari catatan TPNPB-OPM sedikitnya sebanyak 97 ribu warga sipil di Papua menjadi pengungsi akibat konflik tersebut. Dengan melakukan perundingan, kata Sebby, memberikan harapan puluhan ribu warga sipil tersebut dapat kembali ke rumah masing-masing.
“Tujuan perundingan tersebut ialah demi kemansian sehingga lebih dari 97 ribu warga sipil yang selama ini menjadi korban konflik bersenjata di Tanah Papua bisa kembali dan mendapatkan bantuan,” ujar Sebby.
Dia berharap, adanya perundingan antara Indonesia dan TPNPB-OPM dapat berujung pada kesepakatan yang damai. “Perundingan untuk kesepakatan damai dan mengakhiri perang yang terjadi selama 63 tahun,” kata Sebby.
Namun Sebby menyampaikan, tawaran kepada Indonesia untuk satu meja ke perundingan bukan tanpa syarat. Kata dia, jika Pemerintah Indonesia menyepakati untuk berunding, perlu pihak ketiga yang menjadi medioator. TPNPB-OPM, kata Sebby, menghendaki Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menjadi penengah dan mediator bagi Indonesia dan TPNPB-OPM duduk di meja perundingan itu.
“Jika Presiden Prabowo bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami (TPNPB-OPM) maka harus difasilitasi oleh PBB ataupun oleh lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia, atau pun sebuah negara yang netral,” kata Sebby.
Terkait tawaran perundingan dari TPNPB-OPM ini, belum ada dari otoritas pemerintah maupun dari TNI-Polri yang bersedia untuk memberikan tanggapan. Akan tetapi desakan dari masyarakat bisa, mendorong agar konflik bersenjata di Bumi Papua segera tuntas.