loading...
Wilayah Gaza hancur akibat serangan Israel. Foto/anadolu
TEPI BARAT - Presidensi Otoritas Palestina menolak pengumuman Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu bahwa Israel akan membuat Koridor Philadelphia kedua untuk memisahkan Rafah dari Khan Younis di Gaza selatan.
“Hal ini semakin menunjukkan niat Israel untuk melanjutkan pendudukannya di Jalur Gaza dan memecahnya yang melanggar hukum internasional,” ungkap pernyataan Presidensi Otoritas Palestina, dilansir kantor berita resmi Wafa.
Otoritas Palestina meminta masyarakat internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk segera campur tangan dan menghentikan agresi Israel.
Presidensi Otoritas Palestina juga meminta, “Hamas menghentikan ketergantungannya pada agenda asing, memprioritaskan kepentingan tertinggi rakyat kita, dan menanggapi tuntutan rakyat kita di Gaza untuk mencabut cengkeraman Hamas di Jalur Gaza."
Sementara itu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengadopsi resolusi tentang situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan komitmen memastikan akuntabilitas dan keadilan.
Resolusi tersebut menyerukan diakhirinya pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina sesuai dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ).
Jerman, Ethiopia, Republik Ceko, dan Makedonia Utara memberikan suara menentang resolusi tersebut, tetapi 27 negara mendukungnya sementara 16 negara lainnya, termasuk Prancis dan Jepang, abstain.
Resolusi tersebut juga menegaskan sifat ilegal pemindahan paksa warga Palestina oleh Israel dan kebijakan Israel yang sewenang-wenang terhadap tahanan Palestina.
Menurut kantor berita Wafa, delegasi Palestina yang hadir pada pertemuan dewan tersebut mengkritik "standar ganda dan kurangnya keinginan internasional untuk mencapai langkah-langkah praktis guna meminta pertanggungjawaban pendudukan."
(sya)
