1 hour ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN, – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut tahun anggaran 2026 akan difokuskan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan pemulihan pascabencana. Penegasan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Rabu.
Bobby menjelaskan, fokus utama P-APBD 2026 adalah memperkuat pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, pelayanan dasar, dan program prioritas lainnya. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan DPRD Sumut atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026.
Perubahan APBD ini juga merespons kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026. Kebijakan tersebut terkait penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyaluran kurang bayar DBH.
Peningkatan Pendapatan Daerah
Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Sumut direncanakan meningkat signifikan. "Pendapatan daerah Sumut direncanakan meningkat sebesar Rp1,259 triliun atau 10,80 persen dari semula Rp11,664 triliun menjadi Rp12,924 triliun," jelas Bobby.
Peningkatan pendapatan tersebut bersumber dari penyesuaian potensi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer ke daerah, serta tambahan pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Secara rinci, PAD dalam Perubahan APBD Sumut ditargetkan menjadi Rp7,089 triliun, meningkat Rp122 miliar atau 1,76 persen dibandingkan APBD induk sebesar Rp6,967 triliun.
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan mencapai Rp5,816 triliun atau meningkat Rp1,134 triliun setara 24,22 persen dari APBD induk sebesar Rp4,682 triliun.
Alokasi Belanja Daerah
Untuk belanja daerah, Pemprov Sumut merencanakan peningkatan dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun atau bertambah sekitar Rp1,678 triliun. Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas, serta dukungan kepada kabupaten/kota.
Bobby menegaskan, P-APBD 2026 tidak sekadar penyesuaian angka-angka anggaran. "P-APBD harus diarahkan pada kebutuhan yang menjadi prioritas, memiliki hasil terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumut," ujarnya.
Pemprov Sumut berkomitmen menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menyampaikan, pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2026 menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. "Rancangan Perubahan APBD ini menjadi bahan pembahasan lebih lanjut untuk memastikan penyusunan anggaran tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumut," kata Erni.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
