21 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Komisi A DPRD DIY yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar), Eko Suwanto, kembali mengingatkan Pemerintah Daerah DIY agar lebih serius menggarap aset-aset menganggur sebagai sumber pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini disampaikan menyusul kekhawatirannya terhadap pemotongan anggaran tahun 2026 yang dinilai berpotensi menekan laju ekonomi DIY.
Eko menilai pemangkasan anggaran tidak bisa dianggap remeh karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung program kerakyatan. Apabila belanja pemerintah melemah, maka sektor UMKM dan ekonomi mikro yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja akan ikut terdampak.
"Program yang menyentuh masyarakat bisa berkurang (imbas dana transfer yang menyusut -Red), dampaknya jelas terasa," ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Eko mengatakan Pemda memiliki ruang yang belum digarap optimal, yakni pemanfaatan aset milik daerah yang selama ini belum produktif. Berdasarkan data yang diterimanya, ada sekitar 90 aset daerah yang dibiarkan menganggur tanpa nilai ekonomi.
"Kita tidak boleh lagi membiarkan aset tidur tanpa nilai ekonomi," ucap dia.
Eko menyambut baik rencana Pemda DIY yang sebelumnya menyatakan akan mengoptimalkan aset-aset tersebut sebagai strategi menghadapi tekanan anggaran. Langkah ini dianggap realistis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Ia juga mengapresiasi Pemda yang memilih untuk tidak menaikkan pajak daerah.
"Terobosan pemanfaatan aset harus diseriusi," kata Eko.
Optimalisasi aset tidak boleh berhenti pada wacana. Eko menyebut inventarisasi dan identifikasi menyeluruh harus segera dilakukan, terutama terhadap tanah dan bangunan yang belum produktif. Salah satu yang ia contohkan adalah Hotel Mutiara aset yang sudah lama dimiliki Pemda DIY tetapi hingga kini belum memberikan nilai ekonomi.
Selain aset menganggur, Eko juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, BUMD seharusnya menjadi motor penghasil pendapatan sekaligus memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan. Namun, kontribusi sejumlah BUMD dinilai masih jauh dari optimal.
"Reformasi itu kebutuhan mendesak. BUMD yang sehat akan memperkuat ekonomi daerah dan menambah ruang fiskal," ujarnya.
Di sisi lain, Eko menilai peningkatan profesionalisme BUMD dapat membuka lapangan kerja dan memicu aktivitas ekonomi yang lebih luas, sehingga juga menjadi instrumen kunci dalam menghadapi ancaman pemangkasan anggaran. Tahun 2026, lanjutnya, harus menjadi momentum memperbaiki struktur penerimaan daerah.
Pemda DIY diminta bergerak cepat, terukur, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum agar tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan aset.
"Ruang fiskal boleh saja menyempit, tetapi inovasi dan keberanian mengambil langkah strategis tidak boleh berhenti. Ekonomi DIY harus tetap bergerak," ujarnya.
