Pemerintah Kaji Dana PSO untuk Biayai Operasional Kereta Cepat Whoosh

2 hours ago 2

Pemudik berjalan menuju gerbong kereta cepat WHOOSH di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Jumat (28/3/2025). H-3 Lebaran KCIC mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang di seluruh stasiun Whoosh. Diprediksi jumlah penumpang hari ini mencapai 18 hingga 20 ribu. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan hari kemarin yang berkisar di 16 ribu penumpang per hari. Selain itu, KCIC memproyeksikan jumlah penumpang Whoosh selama angkutan Lebaran akan meningkat hingga 30%, mencapai hingga 24 ribu penumpang per hari. Dalam periode mudik kali ini KCIC telah menambah jumlah perjalanan Kereta sebanyak 62 jadwal dengan headway setiap 30 menit. Jumlahnya meningkat 20% dibandingkan angkutan lebaran 2024 dimana KCIC mengoperasikan sebanyak 52 perjalanan Whoosh per hari.

REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa pemerintah bersama Danantara saat ini mengkaji rencana menyuntikkan dana public service obligation (PSO) yang berasal dari APBN untuk ke depannya ikut membiayai operasional kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh. Pembahasan mengenai penggunaan dana PSO untuk Whoosh itu dilakukan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (5/11).

Rapat tersebut dihadiri oleh Rosan; Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

“Tadi kami sudah koordinasi. Ke depannya, untuk Whoosh ini, ada porsi PSO yang memang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada bagian sarana yang akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

Rosan, ketika ditanya lebih lanjut mengenai skema penggunaan dana PSO tersebut, belum dapat menjelaskan lebih detail.

“Ini sedang kami matangkan. Namun, tadi disampaikan bahwa pemerintah pasti hadir. Itu kan ada undang-undangnya juga, memang untuk prasarana dan transportasi massal merupakan tanggung jawab pemerintah,” ujar Rosan.

Di lokasi yang sama, dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkap ada sejumlah opsi penggunaan APBN dalam operasional Whoosh ke depan.

“Sementara ini ada sejumlah opsi. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya. Harapannya, keduanya bisa berjalan dengan baik dan bisa dikatakan ada sharing responsibility atau burden-sharing,” kata Menko AHY di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (3/11).

sumber : ANTARA

Read Entire Article
Politics | | | |