Pengganti KNEKS akan Dibentuk, Ma’ruf Amin: Sudah Disampaikan ke Presiden Prabowo

4 hours ago 3

Wapres ke-13 RI KH Maruf Amin mengatakan emerintah tengah menyiapkan pembentukan badan baru pengganti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dinilai lebih kuat dan operasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan badan baru pengganti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dinilai lebih kuat dan operasional. Transformasi kelembagaan ini diharapkan dapat mempercepat penguatan ekonomi syariah nasional yang terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian.

Wakil Presiden RI 2019–2024, Ma’ruf Amin, menyatakan rencana pembentukan badan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Bahkan, menurut Ma’ruf, Presiden memberi sinyal pembentukan badan ini bisa segera terealisasi.

“Pemerintah sendiri sudah memasukkan ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan juga ke dalam dokumen ketatanegaraan jangka pendek. Jadi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan bersama-sama menggerakkan ekonomi syariah,” ujar Ma’ruf di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa badan baru ini akan menggantikan KNEKS yang selama ini berbentuk komite. Format kelembagaan yang baru akan lebih fleksibel, terbuka, dan langsung menyentuh pelaku usaha.

“Kalau dulu, KNEKS itu pendekatannya lebih birokratis, semacam komite yang banyak diisi unsur pemerintahan. Nah, ke depan badan ini akan lebih fleksibel, seperti Badan Promosi Investasi misalnya. Jadi, nanti pendekatannya bukan birokratis, melainkan lebih terbuka untuk masyarakat dan dunia usaha, lebih operasional, dan langsung menyentuh kegiatan ekonomi nyata,” katanya.

Ma’ruf menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah menanggapi usulan ini secara positif dan diharapkan dapat segera meresmikan pembentukan badan tersebut dalam waktu dekat.

“Sudah saya sampaikan langsung kepada Presiden, dan insya Allah bisa terealisasi sebulan lagi,” ungkap Ma’ruf.

Read Entire Article
Politics | | | |