Pengunduran Diri Gubernur BI, Dominasi Fiskal, dan Premi Risiko

11 hours ago 7

loading...

Muhammad Syarkawi Rauf. Foto/Dok SindoNews

Muhammad Syarkawi Rauf
Dosen FEB Unhas dan Ketua KPPU RI 2015–2018

PEREKONOMIAN nasional kembali memasuki fase ketidakpastian baru. Salah satu pemicunya adalah pengumuman pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada Senin, 27 Juli 2026.

Pengumuman tersebut diikuti tekanan pada sejumlah indikator pasar keuangan. Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) melemah dari Rp17.973 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat, 24 Juli 2026, menjadi Rp18.088 per dolar AS pada Selasa, 28 Juli 2026. Atau rupiah melemah sekitar 0,64 persen dalam periode tersebut.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga turun. Setelah ditutup pada level 6.196,43 pada Jumat, 24 Juli 2026, IHSG berakhir pada 6.185,78 pada Senin, 27 Juli 2026, turun 10,65 poin atau 0,17 persen.

Pada awal perdagangan Selasa, 28 Juli 2026, IHSG sempat berada di sekitar level 6.197 yang merupakan posisi intraday. Posisi ini lebih rendah dibandingkan dengan penutupan pada Rabu, 22 Juli 2026, sebesar 6.334,48.

Sementara, spread credit default swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun meningkat mencapai 94 basis points (bps) pada Senin, 27 Juli 2026. Pelebaran spread CDS menunjukkan bahwa investor meminta kompensasi lebih tinggi akibat risiko kredit yang meningkat.

Persepsi risiko perekonomian juga tercermin pada imbal hasil surat berharga negara (SBN). Pada penutupan Senin, 27 Juli 2026, imbal hasil SBN tenor lima tahun berada pada 7,270 persen, naik 1 bps dibandingkan dengan hari perdagangan sebelumnya dan naik sekitar 4,6 bps dalam sepekan. Kenaikan imbal hasil diikuti penurunan harga obligasi di pasar sekunder.

Isu Dominasi Fiskal

Pengunduran diri Gubernur BI dapat memperburuk kekhawatiran investor domestik dan global terhadap independensi BI dan kemungkinan terjadinya dominasi fiskal. Fenomena dominasi fiskal terjadi ketika kebutuhan pembiayaan dan keberlanjutan fiskal membatasi, bahkan menyubordinasi kebijakan moneter. Dalam kondisi seperti ini, bank sentral menghadapi tekanan untuk menahan kenaikan suku bunga acuan (policy rate) meskipun ekspektasi inflasi tinggi atau nilai tukar terdepresiasi.

Kenaikan suku bunga acuan dapat meningkatkan biaya penerbitan utang baru dan pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo. Namun, kenaikan suku bunga tidak serta-merta mengubah kupon seluruh SBN berbunga tetap yang telah beredar. Dampak terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bergantung pada struktur jatuh tempo utang, komposisi utang, kebutuhan penerbitan utang baru, dan kondisi pasar.

Baca Juga: Media Asing Soroti Mundurnya Gubernur BI Perry Warjiyo, Uji Independensi Bank Indonesia

Read Entire Article
Politics | | | |