11 hours ago
4
Ketua Umum PP Persis KH Jeje Zaenudin memberikan sambutan pada pelantikan tasykil Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) di Jalan Suniaraja, Sumur Bandung, Kota Bandung.
REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Ketua Umum Persis (Persatuan Islam) KH DR Jeje Zainuddin menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM) soal 50 siswa dalam satu kelas rombongan belajar. Kiai Jeje menyayangkan kebijakan itu.
"Kami sangat menyayangkan kebijakan yang menurut hemat kami justru "tidak bijak" dalam kacamata dunia pendidikan," ujar Kiai Jeje dalam pesan singkatnya kepada Republika, Rabu (16/7/2025).
Kiai Jeje menjelaskan, masalahnya bukan hanya berdampak kepada berkurangnya siswa yang masuk ke sekolah swasta. Tetapi, pada salah satu inti masalah pendidikan itu sendiri.
"Bagaimana siswa dapat dididik dengan maksimal dan optimal oleh para guru jika secara jumlah saja tidak sesuai rasionya antara siswa dengan guru pada satu kelas," ujar Kiai Jeje.
Menurut Kiai Jeje, tugas guru bukan hanya untuk mengajarkan materi pelajaran kepada murid. Namun, bagaimana bisa "mengasah, mengasih, dan mengasuh" murid dengan maksimal agar tujuan pendidikan karakter dapat terlaksana dengan baik.
Selaku ormas Islam yang berbasis di Jawa Barat dan menaungi banyak madrasah dan pesantren, Jeje mengatakan tidak ada koordinasi dari Pemprov Jabar soal kebijakan ini.
"Setahu kami, tidak ada ajakan musyawarah atau diskusi untuk membahas bagaimana merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat dan kontekstual yang selaras antara tujuan dan target pendidikan yang diamanatkan konstitusi dan undang undang sisdiknas dengan konteks sosial di Jawa Barat. Padahal di Jawa Barat ini gudangnya para pakar dan kampus pendidikan," kata Kiai Jeje.
Jeje menyarankan, kebijakan apapun yang strategis dan berdampak luas dan berangkat panjang kepada umat, jangan dilakukan secara grasak grusuk. Tetapi, harus berdasarkan kajian yang komprehensif.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku siap dihujat, dikritik dan digugat bahkan menderita demi masa depan pendidikan anak bangsa Jawa Barat ke depan. Ia menyebut memimpin bukan jalan yang mudah dan pasti menderita.
"Pemimpin itu harus siap menerima hujatan, kritikan, tuntutan bahkan gugatan. Saya memetik pelajaran berharga dari para pendiri bangsa yang mengingatkan bahwa memimpin itu menderita," ucap dia, Sabtu (12/7/2025).
Ia mengatakan akan menyelamatkan pendidikan anak-anak Jawa Barat dan lainnya. Dedi Mulyadi mengaku siap dan rela untuk dihujat masyarakat atau warganet.
Mantan bupati Purwakarta itu menyebut hujatan dan kritikan tersebut muncul saat dirinya mengambil kebijakan menambah murid dalam satu kelas menjadi 50 orang untuk mengurangi angka putus sekolah. Dedi berkata kebijakan tersebut bersifat tentatif dan apabila di wilayah tertentu khususnya terpencil kekurangan sekolah.
Dengan begitu, ia mengatakan anak-anak di sekitar sekolah dengan radius jauh bisa mendaftar ke sekolah tersebut. Sedangkan dengan daerah yang banyak sekolah maka tidak perlu menambah murid.
Dedi mencontohkan apabila kuota di salah satu SMA negeri sebanyak 480 siswa. Sedangkan yang mendaftar 500 orang maka ke 20 siswa dapat dimasukkan ke sekolah.
"Banyak orang yang menggoreng narasi penambahan jumlah murid maka banyak yang salah persepsi," kata dia.
Ia menjanjikan tiga tahun ke depan Jawa Barat nol persen anak putus sekolah. Terkait sekolah swasta yang terdampak kebijakan tersebut, Dedi menyebut akan mengumpulkan sekolah swasta membahas soal kekurangan murid.
