10 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mengupayakan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari berbagai sektor di luar setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Upaya peningkatan itu dilakukan menyusul dialihkannya setoran dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Kementerian Keuangan kini mengandalkan optimalisasi pendapatan dari sektor sumber daya alam (SDA), layanan kementerian/lembaga (K/L), serta Badan Layanan Umum (BLU).
“Untuk PNBP dari target APBN sebesar Rp513,6 triliun, kemungkinan hanya tercapai Rp477,2 triliun. Ini karena Rp 80 triliun dividen yang seharusnya masuk ke APBN sekarang diserahkan ke Danantara,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Dengan kondisi tersebut, realisasi PNBP diproyeksikan hanya mencapai 92,9 persen dari target. Namun, pemerintah memitigasi agar dampak negatif dari perpindahan dana tersebut tidak sepenuhnya terjadi.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya berupaya menekan potensi kehilangan pendapatan hingga hanya separuhnya, dengan menambal sisanya melalui penerimaan baru.
“Dengan beberapa measure kita akan kurangi mitigasi sehingga perbedaannya mungkin hanya sekitar Rp 40 triliun. Artinya, PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp40 triliun sehingga koreksi Rp80 triliun tidak seluruhnya muncul di sana,” tuturnya.
Kendati demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa keberadaan Danantara memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Badan pengelola investasi itu dinilai mampu mendorong arus investasi besar, terutama pada sektor-sektor strategis dan bernilai tambah tinggi.
Dengan strategi diversifikasi dan optimalisasi PNBP dari berbagai sektor, pemerintah berharap kesinambungan fiskal tetap terjaga tanpa terlalu bergantung pada setoran dividen BUMN.
Sementara itu, Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan menegaskan bahwa upaya penambalan kehilangan penerimaan dilakukan dengan mengandalkan potensi dari sektor lain.
Sektor tersebut antara lain PNBP SDA nonmigas, layanan K/L, dan kontribusi BLU.
“Nah, otomatis dengan adanya penerimaan dari PNBP yang lain, ini paling tidak bisa mengurangi dividen yang seharusnya masuk, terus enggak jadi masuk,” jelasnya.
Ia mencontohkan, penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) yang pada semester I 2025 ditargetkan sebesar Rp 30 triliun ternyata melampaui ekspektasi. Begitu pula dengan PNBP dari K/L yang menunjukkan kinerja di atas target.
“PNBP-PNBP K/L, kemudian BLU-BLU, itu kan ternyata penerimaannya meningkat, jadi lebih tinggi dari yang ditargetkan di APBN. Jadi otomatis kan bisa menutup yang tadi shortfall dari dividen BUMN,” ungkap Rofyanto.
Hingga semester I 2025, realisasi total PNBP telah mencapai Rp 222,9 triliun atau sekitar 43,4 persen dari target tahunan. Capaian ini ditopang oleh PNBP SDA nonmigas sebesar Rp55,5 triliun, SDA migas sebesar Rp47,2 triliun, PNBP lainnya seperti hibah dan hasil penjualan produk pendidikan sebesar Rp68,1 triliun, serta BLU sebesar Rp40,3 triliun.
Setoran dari dividen BUMN yang tercatat dalam pos Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) masih sebesar Rp11,8 triliun.
sumber : ANTARA
