1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump selaku kolaborator genosida Zionis Israel di Gaza merancang sebuah badan internasional ambisius untuk mengendalikan tata kelola serta rekonstruksi Jalur Gaza pasca-agresi militer. Trump sesumbar bahwa badan ini akan menjadi salah satu institusi paling berpengaruh di dunia.
Menanggapi hal itu, Ketua Presidium Aqsa Working Group (AWG), Anshorullah mengatakan bahwa di balik retorika perdamaian tersebut, badan ini membawa struktur yang sangat transaksional, elitis, dan terpusat pada kepentingan geopolitik AS. Alih-alih mewujudkan perdamaian sejati di Jalur Gaza, gagasan ini justru merupakan bentuk imperialisme modern yang dibungkus narasi kemanusiaan.
"Trump tengah membangun sistem penjajahan gaya baru dengan dalih stabilisasi dan rekonstruksi, yang pada hakikatnya bertujuan mengambil alih kendali Gaza, menormalisasi kejahatan perang Zionis Israel, serta melanggengkan blokade dan genosida terhadap rakyat Palestina," kata Anshorullah kepada Republika, Kamis (22/1/2026)
Oleh karena itu, ia menegaskan, AWG menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, rencana Trump melalui Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dan International Stabilization Force (ISF) sejatinya adalah perangkap geopolitik AS untuk mengamankan kepentingan Zionis Israel dan memperluas hegemoni AS, sebagai wujud dari imperialisme baru. Skema ini tidak ditujukan bagi terwujudnya Palestina yang merdeka, berdaulat, dan berhak menentukan nasibnya sendiri apalagi terbebasnya Masjid Al Aqsa.
Kedua, Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang mengadopsi proposal Trump tentang perdamaian Gaza dan Palestina terbukti gagal menghentikan kejahatan Zionis Israel. Sejak resolusi tersebut ditetapkan, agresi militer terus berlangsung selama setidaknya 80 hari, menyebabkan hampir 450 warga Gaza syahid dan ribuan lainnya luka-luka (mayoritas anak-anak dan perempuan), meskipun pihak pejuang telah menunaikan komitmen pengembalian seluruh sandera.
Ketiga, melibatkan entitas Zionis Israel dalam Dewan Internasional untuk rekonstruksi Gaza adalah keputusan yang absurd, bertentangan dengan logika keadilan dan prinsip hukum internasional.
"Pelaku genosida tidak layak menjadi arsitek perdamaian. Zionis Israel seharusnya ditangkap dan diseret ke Mahkamah Internasional atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Seperti dahulu rezim Nazi diadili melalui Nuremberg Trial setelah Perang Dunia II," ujar Anshorullah.
AWG menamahkan, keempat, Pembentukan Dewan Perdamaian berdasarkan rencana Trump itu, menegaskan bahwa eksistensi PBB sebagai badan internasional tertinggi telah kehilangan martabatnya. Karena itu, AWG menyerukan, alih-alih bergabung dengan rencana Trump yang penuh dengan kepentingan oligarki global, lebih baik bersatu padu untuk melakukan reformasi PBB terutama keanggotaan tetap DK PBB dan hak veto-nya. PBB dan komunitas internasional harus kembali pada mandat awal hukum internasional: melindungi rakyat sipil, menghentikan genosida, dan menegakkan keadilan, bukan menjadi instrumen kekuatan besar yang memihak penjajah.
Kelima, AWG mendukung langkah Prancis, Swedia, dan Norwegia yang menarik diri dari Dewan Perdamaian Dunia dan menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk juga menarik diri dari seluruh skema dan rencana Trump terkait Dewan Perdamaian Gaza, serta menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten menolak penjajahan dan membela kemerdekaan Palestina sebagaimana amanat Konstitusi.
Keenam, setiap upaya rekonstruksi Gaza tanpa penghentian total agresi, pencabutan blokade, dan pengakuan penuh atas kedaulatan Palestina adalah bentuk kolonialisme baru. Rekonstruksi tidak boleh dijadikan alat legitimasi penjajahan dan pembersihan etnis.
Ketujuh, kehadiran pasukan internasional di Gaza di bawah mandat AS atau sekutunya berpotensi menjadi alat kontrol dan represi baru terhadap rakyat Palestina, bukan penjaga perdamaian. AWG menolak segala bentuk militerisasi Gaza dengan dalih stabilisasi.
Kedelapan, kerja sama negara-negara Arab dan Muslim, khususnya pihak-pihak yang telah melakukan normalisasi dengan Zionis Israel seperti Mesir dan Uni Emirat Arab, merupakan sikap yang sangat memalukan dan mencederai solidaritas umat. Keterlibatan tersebut sama artinya dengan menjadi bagian dari kejahatan genosida di Gaza.
Terakhir, AWG mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia dan dunia untuk waspada terhadap narasi perdamaian palsu, memperkuat solidaritas global, dan terus menekan agar genosida di Gaza dihentikan tanpa syarat. Demi perdamaian sejati di dunia, demi kemerdekaan Palestina, dan demi terbebasnya Masjid Al Aqsa.
