Respons Tarif AS, Erick Tunggu Informasi Menko Airlangga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mendorong BUMN meningkatkan kewaspadaan menyusul penetapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen. Erick menyatakan terus memantau perkembangan situasi ekonomi global sebagai dampak dari kebijakan Presiden AS, Donald Trump.

“Kita tahu ini perang tarif sudah mulai berdering lagi. Sudah ada keputusan-keputusan yang mungkin berdampak pada investasi di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan bisa menggerus pembukaan lapangan kerja. Ini kondisi yang tentu sedang kita amati,” ujar Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Erick mengaku masih menunggu keputusan pemerintah terkait tarif tersebut, termasuk informasi lebih lanjut dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. “Saya belum mendapat informasi konkret dari Pak Menko. Dari hasil rapat terakhir, kami dari Kementerian BUMN ditugaskan untuk menjaga swasembada energi. Salah satunya agar tidak terjadi shock di pasar,” ujar Erick.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian BUMN bersama Danantara bertindak sebagai supporting system dalam mendukung tim negosiasi Indonesia di AS. Salah satu bentuk dukungan tersebut berupa tawaran investasi BUMN melalui Danantara di Amerika Serikat.

“Itu yang sedang kami fokuskan, termasuk pengadaan pesawat terbang yang memang kita masih kurang. Jadi baru sampai situ. Saya tidak masuk dalam tim inti negosiasi, tapi kami menjadi pendukung dari BUMN,” jelas Erick.

Erick menyampaikan, rencana pembelian sekitar 79 pesawat Boeing oleh Garuda Indonesia merupakan kontrak perjanjian baru. Ia menyebut bahwa kontrak pembelian sebelumnya telah gugur di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Sementara dari Pertamina, ada pembelian minyak mentah. Nilai totalnya, tunggu Pak Menko. Tapi disebutkan angkanya sekitar Rp 34 triliun. Komponen terbesar berasal dari Pertamina dan tentu saja Garuda,” ujar Erick.