2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah ekonom mengingatkan potensi risiko geopolitik dan implikasi ekonomi dari keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah tersebut dinilai perlu disikapi secara cermat agar tidak memicu friksi politik serta persepsi keberpihakan Indonesia dalam konstelasi global.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, Indonesia perlu menjaga keseimbangan hubungan luar negeri, terutama dengan negara-negara yang tidak bergabung dalam dewan tersebut.
“Ada risiko masuknya Indonesia ke Board of Peace membuat friksi terutama di negara yang kontra, juga menunjukkan Indonesia condong pro AS. Harus dipastikan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan negara yang kontra Board of Peace. Lebih banyak risiko polarisasinya buat Indonesia,” kata Bhima, Jumat (23/1/2026).
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Menurut dia, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza menuntut kecermatan diplomasi agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan pada Amerika Serikat.
“Saya masih melihat bahwa dengan menerima Board of Peace ini, paling tidak dibawa ke tujuannya, yaitu untuk perdamaian di Gaza. Hanya saja, ada kekhawatiran (Indonesia terlihat) akan lebih condong atau disetir oleh pihak Amerika atau Trump. Nah, ini yang bergantung nanti dari kelihaian sisi diplomasi,” ujar Faisal.
Ia menambahkan, tantangan terbesar terletak pada kemampuan diplomasi Indonesia dalam meminimalkan tekanan politik dari Amerika Serikat yang dinilai kerap bersikap represif, bahkan terhadap negara sekutunya sendiri.
“Jadi, bagaimana keahlian diplomasi untuk meminimalisir pengaruh dari Amerika yang memang cukup represif terhadap negara-negara lain, bahkan termasuk pada aliansinya sendiri,” imbuhnya.
Faisal juga menilai keanggotaan Indonesia di kelompok BRICS dapat berfungsi sebagai penyeimbang dalam menjaga posisi politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza diharapkan dapat membawa nilai-nilai dasar perdamaian yang berkeadilan.
Menurut dia, Indonesia perlu menegaskan bahwa perdamaian Gaza harus berlandaskan penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia, serta pemenuhan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza di sela agenda World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1). Presiden menyebut Dewan Perdamaian Gaza sebagai kesempatan bersejarah untuk mendorong perdamaian di Gaza, serta menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif bagi kepentingan rakyat Palestina.
sumber : Antara
