6 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Dyah Roro Esti Widya Putri, menyatakan pemerintah akan melakukan deregulasi guna mempermudah kegiatan perdagangan, termasuk ekspor dan impor. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi hasil International Trade Barrier Index (ITBI) 2025 yang disusun Tholos Foundation, di mana Indonesia menempati peringkat paling bawah dari 122 negara.
“Saat ini, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, kami di Kementerian Perdagangan tengah melakukan proses deregulasi. Beberapa permendag sedang direvisi, khususnya yang berkaitan dengan aturan impor dan ekspor,” ujar Dyah saat diwawancarai di Kawasan Industri Wijayakusuma, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (16/5/2025).
Meski demikian, Dyah menegaskan fokus utama deregulasi diarahkan pada sektor impor. “Komoditas-komoditas apa saja yang nantinya akan dicabut perizinan impornya, sedang kami susun secara internal. Jika sudah rampung, tentu akan kami sampaikan secara terbuka,” katanya.
ITBI merupakan indeks yang mengukur dan membandingkan tingkat keterbukaan serta hambatan perdagangan antarnegara. Penilaian mencakup hambatan langsung, seperti tarif, hambatan non-tarif (NTB), dan pembatasan layanan, serta hambatan tidak langsung yang berkaitan dengan kinerja logistik, perlindungan hak cipta, perdagangan digital, dan partisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement atau FTA).
Dari total 122 negara dalam daftar ITBI 2025, Indonesia menempati posisi ke-122. Menurut Analis Kebijakan Tholos Foundation, Philip Thompson, salah satu faktor penyebab buruknya peringkat Indonesia adalah masih adanya regulasi yang kaku dan membatasi dalam perdagangan produk teknologi, seperti iPhone 16.
“Dalam konteks ini, hambatan perdagangan yang terlalu membatasi, khususnya terkait kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menjadi salah satu kendala utama,” ujar Thompson saat hadir di Innovation Summit Southeast Asia yang digelar di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, pada 6 Mei 2025 lalu.
