5 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikeluarkan OJK, lebih dikenal sebagai SLIK OJK, tiba-tiba dituding menjadi penyebab terhambatnya penyaluran kredit perbankan. Disebutkan bahwa banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pembiayaan perbankan karena terganjal oleh SLIK OJK.
Padahal, SLIK OJK sesungguhnya dimaksudkan untuk memperlancar penyaluran kredit perbankan dengan menyediakan layanan informasi keuangan, termasuk menyediakan informasi mengenai debitur (iDeb), yang pada akhirnya mempermudah perbankan menyalurkan kredit.
Piter Abdullah Redjalam, Ekonom Senior Segara Research Institute, menyatakan tudingan terhadap SLIK OJK adalah tudingan yang salah sasaran. “Ini ibaratnya kita mempersalahkan orang yang sesungguhnya sudah membantu kita!”
Piter menegaskan fungsi SLIK OJK justru memberikan layanan kepada perbankan agar perbankan bisa mendapatkan informasi yang lengkap terkait calon debitur sehingga penyaluran kredit bisa lebih cepat dan aman.
“Kita kan tidak ingin bank salah menyalurkan kredit, kita juga tidak mau terjadi kredit macet. Apabila terjadi penumpukan kredit macet yang membahayakan bank, semua akan rugi, karena uang yang ada di bank tersebut adalah milik kita,’’ jelasnya dikutip Senin (5/5/2025).
Menurut Piter SLIK adalah alat bantu bagi bank untuk memastikan kredit diberikan kepada orang yang tepat dan tidak akan mengalami permasalahan kemacetan.
“Fenomena melambatnya penyaluran kredit perbankan saat ini adalah sebuah kewajaran, yang terjadi disebabkan oleh kondisi makro perekonomian”, ujar Piter.
Ia menjelaskan, di tengah gejolak ekonomi global saat ini, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ketat, yang ditandai tingginya suku bunga acuan, dalam rangka stabilisasi perekonomian termasuk menjaga nilai tukar dan inflasi.
Akibatnya likuiditas di perbankan menjadi terbatas. Di tengah keterbatasan likuiditas, perbankan mengerem penyaluran kredit. Pertumbuhan penyaluran kredit menjadi rendah.
“Jadi bukan SLIK OJK yang menjadi penghambat penyaluran kredit perbankan. SLIK OJK adalah alat bantu bagi bank, jangan kita salahkan!” ucap Piter Abdullah.
Sebelumnya dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Anggota Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Senin (28/4/2025), Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dan Kepala
Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga menyatakan SLIK OJK yang berisi data kolektibilitas kredit nasabah bukan menjadi acuan bagi bank dalam meluluskan pengajuan kredit calon debitur.
Laporan perbankan ke OJK menyebutkan kredit yang ditolak karena mengacu data SLIK hanya berkisar 1-3 persen dari jumlah total pengajuan kredit.
Misbakhun mengatakan masyarakat harus mendapat informasi yang benar bahwa pencairan kredit perbankan tidak semata-mata karena data SLIK. Termasuk mengenai informasi bahwa tunggakan dari pinjaman daring akan memengaruhi catatan di SLIK karena data tunggakan pinjaman daring belum masuk sebagai data di SLIK.
“Terkait fintech (pindar). Sudah dapat kejelasan bahwa gagal bayar di fintech lending itu tidak masuk ke SLIK,” kata Misbakhun.
Dian dalam raker tersebut juga menjelaskan data di SLIK berisi semua data kolektibilitas kredit debitur secara lengkap mulai kolektibilitas satu hingga lima dan tidak menyatakan rekomendasi bahwa debitur tersebut tidak bisa mendapatkan kredit bank.
