2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tragedi bocah YBR (10 tahun) di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal dunia dengan cara bunuh diri disebabkan karena faktor kemiskinan yang akut. Polri menyampaikan peristiwa nahas tersebut didorong karena tekanan ekonomi keluarga yang membuat siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) itu tak mampu hanya sekadar membeli alat tulis, dan buku.
Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Dedy Prasetyo mengaku prihatin dengan peristiwa yang membuat YBR mengakhiri hidupnya. Dedy mengatakan, tekanan ekonomi keluarga yang membuat YBR memilih gantung diri itu gambaran dari kurangnya pengawalan dan pengawasan program-program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat yang tak sampai ke akar rumput.
“Polri sangat prihatin dan menyatakan duka yang mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Ngada, di mana seorang anak mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi keluarga dan tidak mampu membeli alat tulis sekolah. Peristiwa ini menjadi pengingat agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Komjen Dedi melalui siaran pers, Jumat (6/2/2026).
Dedi mengatakan, harus ada optimalisasi program kesejahteraan yang selama ini sudah disiapkan pemerintah agar benar-benar sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto, kata Dedi sudah menyiapkan skema APBN 2026 yang bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan akut.
Beberapa skema tersebut meliputi bantuan-bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan. “Dan yang harus kita pastikan adalah implementasinya untuk program-program tersebut benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan,” kata Dedi.
Karena itu, kata Dedi, Polri akan lebih hadir ke tengah-tengah masyarakat untuk memastikan program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tersebut dapat terealisasi.
“Saya instruksikan kepada para Kapolres bersama pemerintah daerah, agar lebih banyak turun melihat kondisi objektif di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrim secara langsung, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” ujar Dedi.
Beberapa program-program pemerintah yang akan menjadi prioritas pengawalan, dan pengawasan Polri diantaranya terkait Program Keluarga Harapan (PKH) yang menargetkan 10 juta keluarga di seluruh Indonesia. Selanjutnya program bantuan Sembako senilai Rp 200 ribu per bulan bagi 18,3 juta keluarga. Program beasiswa PIP, KIP Kuliah, dan Beasiswa Sekolah Rakyat Berasrama, Bantuan Permakanan untuk usia lanjut dan disabilitas.
Program Bantuan Anak Yatim Piatu (YAPI). Program PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta masyarakat. Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST), dan Program Subsidi Listrik, LPG, BBM, Pupuk, dan KUR juga akan dikawal.
Polri juga akan mengawal dan mengawasi realisasi Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK, dan Program Uang Saku Magang yang diperuntukan bagi mahasiswa yang baru lulus kuliah untuk masuk ke dunia kerja. Selanjutnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta penerima manfaat. Dan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 130,3 juta masyarakat.
“Semua program-program tersebut merupakan wujud nyata untuk negara hadir dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dan tugas Polri akan memastikan program-program tersebut diketahui oleh masyarakat, agar masyarakat dapat mengakses, serta menerima hak-haknya tersebut dengan cara yang mudah,” ujar Dedi.
