2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemprov Jabar terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sektor untuk memperkuat kapasitas fiskal. Langkah ini, sesuai dengan visi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan pada sektor-sektor pelayanan dasar masyarakat.
Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sudah menyampaikan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp 30,1 triliun.
Asep mengatakan, anggaran tersebut akan difokuskan untuk penguatan sektor kesehatan, infrastruktur publik, pendidikan, pangan, lingkungan, serta perumahan. Hal ini, sesuai dengan misi Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Menurut Asep, pihaknya terus berkoordinasi dengan perangkat organisasi daerah (OPD) lainnya untuk menyusun langkah strategis dalam menentukan prioritas penguatan pendapatan daerah. Contohnya, bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar membahas mengenai aset strategis daerah, termasuk pembahasan ulang skema kerja sama pengelolaan aset dengan badan usaha terkait.
“Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi pendapatan daerah, termasuk perlambatan ekonomi global. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mencari jalan keluar agar pendapatan daerah tetap optimal di tahun depan,” kata Asep.
Bersama OPD lain juga, kata Asep, pihaknya membahas berbagai hal. Yakni, mulai dari investasi, serapan tenaga kerja dan lain-lain. "Semua memiliki pemahaman bahwa kinerja yang dilakukan di OPD akan saling berkaitan, meskipun secara teknis pekerjaan punya jalur dan tanggung jawab sendiri-sendiri,” katanya.
Peningkatan pendapatan juga diupayakan dengan cara berkomunikasi kepada pemerintah pusat agar mendapat stimulus dan dana transfer yang proporsional. Tak hanya terkait dana transfer, pembahasan turut mencakup dinamika dana bagi hasil dengan potensi penurunan sekitar Rp600 miliar per tahun.
Terkait realisasi pendapatan tahun ini, Asep menyebut data yang diterima masih terus berjalan hingga tahun 2025 berakhir. Semua akan disampaikan, termasuk evaluasi menyeluruh berkaitan dengan tantangan yang dihadapi selama tahun 2025.
“Tahun ini ada banyak tantangan yang terjadi tidak hanya di Jawa Barat, hampir semua daerah menghadapinya. Pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika kebijakan nasional,” kata Asep.
“Belum lagi situasi industri otomotif skala nasional yang juga penuh tantangan. Tapi, apapun itu, fokus kami tentu bagaiman beradaptasi dan mencari cara agar pendapatan daerah bisa maksimal di tahun depan,” imbuhnya.
