6 hours ago
7
Home > Regional Wednesday, 16 Jul 2025, 22:28 WIB
Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhasil menurunkan angka stunting ke 14,2 persen.
Pemprov Kaltim terus berupaya menekan angka stunting. (Adpimprov)REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Pemerintah Provinsi Kaltim terus mendorong pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di seluruh kabupaten/kota.
Komitmen itu ditegaskan dalam Sosialisasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi, pada Rabu (16/7/2025).
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim, Mispoyo menyampaikan pelaksanaan delapan aksi konvergensi menjadi kewajiban bersama pemerintah daerah.
Pemprov Kaltim menekankan pentingnya dokumentasi yang lengkap sebagai bukti pelaksanaan aksi di masing-masing daerah.
Upaya ini menjadi bagian penting dalam mencapai target nasional penurunan stunting dan menciptakan generasi sehat dan unggul di masa depan.
Ia berharap seluruh kabupaten/kota dapat menjalankan dengan optimal untuk menekan angka stunting di Kaltim. "Aksi konvergensi ini wajib kita laksanakan. Kami berharap tahun ini pelaksanaannya lebih baik, dan prestasi kabupaten/kota yang tahun lalu sudah bagus bisa dipertahankan," ujar Mispoyo.
Ia mencontoh keberhasilan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang berhasil menurunkan angka stunting ke 14,2 persen.
Menurutnya, capaian itu menjadi loncatan besar dan patut dijadikan contoh daerah lain.
"Alhamdulillah prevalensi stunting Kaltim tahun 2024 turun menjadi 22,2 persen dari sebelumnya 22,9 persen. Meski baru 0,7 persen, ini sudah menunjukkan arah positif. Kami ingin kabupaten/kota meniru lompatan seperti yang dilakukan Kukar," imbuhnya.
Aksi konvergensi yang selama ini terdiri dari delapan aksi, mulai dari analisis situasi hingga review kerja tahunan, akan disederhanakan menjadi empat aksi pada tahun depan.
Meski begitu, penilaian 2025 tetap akan mengacu pada delapan aksi yang dilaksanakan selama 2024.
Tenaga ahli Bappeda, Riyadi menambahkan bahwa kegiatan aksi konvergensi telah berjalan sejak 2020. Setiap kabupaten/kota wajib melaporkan progresnya secara daring, yang akan dijadikan dasar penilaian kinerja tim provinsi.
"Masih ada daerah yang belum optimal dalam pelaporan dan pelaksanaan aksi. Harapan kami, tahun ini semua daerah sudah bisa menunjukkan kinerja yang baik," ujarnya.
Yan Andri
