4 hours ago
2
Para pasukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenja (KKB) menggelar upacara di Lannya Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.
REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA -- Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengaku bertanggungjawab atas penembakan jajaran Komnas HAM di Sungai Rawara, Teluk Bintuni, Papua Barat. Jubir TPNPB OPM, Sebby Sambom menyatakan pihaknya sudah menerima laporan resmi dari Deni Moos, Panglima TPNPB Kodap IV Sorong Raya tentang kasus tersebut.
"Seluruh pasukan dari TPNPB Kodap IV Sorong Raya dari sembilan batalion telah terbagi di beberapa titik dalam medan perang di wilayah Moskona dan siap eksekusi aparat militer pemerintah Indonesia yang sedang mencari jenazah Iptu Tomi Samuel Marbun, mantan reskrim Teluk Bintuni yang dibunuh oleh militer Indonesia sendiri lalu mereka membuang jazadnya ke kali Rawara menjadi makanan buaya," yang diterima Republika, Senin (28/4/2025) malam.
Dia berkata, Manfret Fatem, Komandan Operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya melaporkan penyerangan terjadi sejak 27 April 2025 terhadap pasukan militer Indonesia di Sungai Rawara sebagai peringatan penting. Tujuannya agar seluruh warga sipil yang terlibat dengan militer Indonesia di Sungai Rawara untuk segera keluar dari wilayah operasi TPNPB.
"Dan khususnya Fritz Ramandey, Kepala Komnas HAM Papua jika tertembak itu adalah wajar karena tidak mematuhi undang-undang. Dalam hal ini telah mengambil alih tugas BPBD yang semestinya turun ke lapangan untuk mencari Jazad Samuel Marbun yang dibunuh oleh rekan-rekannya sendiri sejak tahun 2024," kata dia.
Menurut dia, Operasi Militer Pemerintah Indonesia di wilayah Moskona adalah upaya Indonesia mencari nama baik institusi militer meski harus mengorbankan warga sipil lainnya di wilayah operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya. "Dan juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera membuka ruang Negosiasi dengan TPNPB yang dimediasi oleh pihak ketiga yang yang netral sebagai sebagai difasilitator dan mediator untuk menyelesaikan persoalan politik antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk menghentikan perang di tanah Papua," ucap Sebby.
